SuaraJakartaCo– Peluncuran Danantara sebagai superholding BUMN dengan total aset lebih dari Rp 14.000 triliun menjadi salah satu langkah ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia. Entitas baru ini tidak hanya memicu optimisme, tetapi juga membuka perdebatan tajam mengenai masa depan demokrasi ekonomi nasional.
Komisaris PT Pelindo (Persero) sekaligus mantan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, menilai Danantara bisa menjadi momentum emas untuk mengakhiri fragmentasi BUMN dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun ia menegaskan, publik juga berhak mengkritisi potensi risiko yang menyertainya.
Danantara Bukan Sekadar Reformasi BUMN, Tapi Manuver Geopolitik
Menurut Arief, pembentukan Danantara harus dilihat sebagai kebijakan geopolitik ekonomi, bukan hanya manajemen aset negara. Di tengah persaingan global—dari perang teknologi, energi bersih, hingga polarisasi AS–Tiongkok—Indonesia membutuhkan instrumen kapital besar untuk tetap relevan.
“APBN sekitar Rp 3.300 triliun jelas tidak cukup untuk membiayai agenda strategis seperti hilirisasi mineral, energi bersih, dan digitalisasi. Negara tidak punya pilihan selain masuk sebagai investor,” kata Arief, Jumat (5/12/2025).
Danantara mengkonsolidasikan aset raksasa seperti BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Dengan struktur ini, negara bergeser dari regulatory state menjadi developmental strategic state, yaitu negara yang aktif mengarahkan investasi, bukan sekadar mengatur dari jauh.
Tiga Misi Strategis Danantara
Arief menjelaskan bahwa Danantara diproyeksikan menjadi alat negara untuk membangun kekuatan ekonomi jangka panjang. Ada tiga prioritas utama:
1. Ketahanan Energi & Hilirisasi
Danantara bisa mendukung transformasi energi dan mendorong Indonesia menjadi pusat industri baterai dan kendaraan listrik global. Dengan kontrol atas nikel, bauksit, dan tembaga melalui MIND ID, hilirisasi diharapkan tidak berhenti di smelter, tetapi masuk ke manufaktur teknologi tinggi.
2. Kedaulatan Teknologi & Data
Dengan Telkom sebagai pilar, Danantara berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional seperti:
national data center
cloud computing berdaulat
ekosistem AI domestik
sistem pertahanan siber
“Penguasaan data dan digital sovereignty hari ini adalah bagian dari pertahanan nasional,” ujar Arief.
3. Sovereign Strategic Capabilities
Danantara diharapkan menciptakan kemampuan strategis jangka panjang yang membuat Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain global dengan nilai tambah industri yang kuat.
Risiko: Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi
Meski potensi Danantara sangat besar, Arief tidak menutup mata terhadap risiko serius yang muncul, mulai dari tumpang tindih kewenangan, sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya transparan, hingga kekhawatiran konsentrasi kekuasaan pada satu entitas.
“Keberhasilan Danantara sangat ditentukan tata kelola yang transparan, independen, dan bebas intervensi politik jangka pendek,” tegasnya.
Arief juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan negara dan aktivitas dunia usaha agar tidak menimbulkan distorsi pasar.
Peran Publik Menentukan Masa Depan Danantara
Menurut Arief, tugas negara bukan hanya membangun institusi kuat, tetapi juga memastikan kekuatan tersebut tidak disalahgunakan. Ia menyebut keberhasilan transformasi ekonomi melalui Danantara sangat bergantung pada kedewasaan publik dalam mengawasi.
“Kita harus optimis tapi tetap kritis. Pengawasan publik, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci agar Danantara benar-benar membawa Indonesia menuju masa depan yang adil dan mandiri,” kata Arief.
Danantara kini menjadi ujian besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apakah superholding ini bisa menjadi mesin kedaulatan ekonomi, atau justru membuka ruang risiko baru? Publik akan menjadi penentu arah sejarahnya.
Arief Poyuono Soroti Danantara: Peluang Besar, Risiko Sama Besarnya untuk Demokrasi Ekonomi Indonesia
