SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat agar tidak mengeluarkan kebijakan strategis di akhir jabatannya.
Menurut Anggota DPRD DKI Wahyu Dewanto, kebijakan yang dikeluarkan Djarot belakangan ini cenderung bakal merepotkan pasangan Ggubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies – Sandi yang akan dilantik Oktober mendatang.
“Sederet kebijakan Gubernur Djarot dalam tiga bulan ini banyak menuai sorotan,” kritik Wahyu, Rabu (20/9/2017).
Menurut Wahyu, kebijakan yang dikeluarkan Djarot itu antara lain perombakan ratusan pejabat di lingkungan Pemprov DKI, rencana penghapusan biaya tiket masuk Taman Impian Jaya Ancol, persetujuan sertifikat HGB Pulau Reklamasi C dan D, hingga perluasan pelarangan jalur sepeda motor, dan larangan kendaraan parkir di depan rumah.
“Selama tiga bulan terakhir kepemimpinan Gubernur Djarot, banyak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menyulitkan Anies-Sandi. Kami khawatir kebijakan ini dapat menjadi batu sandungan bagi gubernur dan wagub terpilih,” kata Wahyu.
Berdasarkan peraturan, Djarot seharusnya tidak boleh membuat kebijakan strategis selama menyelesaikan masa tugasnya yang tinggal beberapa pekan lagi ini.
“Sebagai gubernur transisi mestinya fokus menyiapkan pergantian kepemimpinan di ibukota. Tupoksinya adalah memperlancar proses pengangkatan Anies-Sandi dan membantu memudahkan pemimpin baru menjalankan program-programnya membangun Jakarta selama lima tahun ke depan,” tambah Wahyu yang juga Sekjend Parlemen Muda Jakarta.
Seperti diketahui, selama masa transisi terjadi perombakan eselon 4 sampai 1 menjadi ratusan orang.
“Tidak perlu menggonta-ganti pejabat di sisa waktu yang sempit ini. Lagi pula dengan mengganti pejabat itu, diyakini tidak akan mampu membuat perubahan signifikan terhadap pembangunan,” kritik Wahyu. (EDI)