SuaraJakarta.Co– Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menjadi topik utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Candi, Semarang, Selasa (25/2/2025). Acara ini menghadirkan berbagai akademisi dan pakar hukum untuk membahas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proyek tersebut.
FGD ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, bekerja sama dengan Kantor Hukum dan Kekayaan Intelektual “LEO & PARTNERS” serta Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI).
Para pembicara yang hadir berasal dari berbagai universitas ternama di Indonesia, termasuk:
✅ Prof. Dr. FX Sugianto, MS – Universitas Diponegoro
✅ Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. – Universitas Negeri Semarang
✅ Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S – Universitas Brawijaya
✅ Ganjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H – Universitas Indonesia
Ketua Panitia, Emanuel Boputra, S.H., M.H., menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mengkaji proyek PIK 2 dari berbagai perspektif, terutama terkait keseimbangan antara investasi, keberlanjutan lingkungan, dan hak-hak masyarakat.
“Kita ingin memahami bagaimana proyek ini berdampak bagi masyarakat sekitar, serta mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan,” ujarnya.
Selain aspek hukum dan tata ruang, diskusi ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
“Partisipasi publik sangat penting agar pembangunan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tambahnya.
FGD ini diharapkan dapat menghasilkan kajian akademik yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengelola proyek-proyek besar di Indonesia.
Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyono, menyambut baik diskusi ini dan berharap hasilnya dapat memberikan perspektif yang lebih objektif bagi masyarakat.
“Dengan adanya forum seperti ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan netral mengenai proyek PIK 2, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar,” katanya.
Melalui FGD ini, para akademisi berharap ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kajian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan ekosistem pesisir.
“Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan tetap menjaga lingkungan dan memastikan masyarakat setempat tidak terdampak secara negatif,” tutup Emanuel.
Dengan adanya diskusi seperti ini, diharapkan proyek-proyek besar ke depan dapat lebih transparan dan inklusif, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak.