SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kontributor artikel dari situs universitas terkemuka di Austrial, Australian National University, Roanne van Vorst dan Rita Pandanwangi, menyampaikan bahwa hunian mahal di Jakarta menjadi penyebab orang-orang miskin tidak bisa memiliki tempat tinggal yang layak di tengah permintaan yang sangat tinggi dari mereka.
Pandangan tersebut disampaikan oleh mereka dalam artikel yang berjudul floods and forcerd evictions, dalam konteks menjelaskan perilaku brutal penggusuran Warga Kampung Pulo yang dilakukan oleh Gubernur DKI Ahok.
“While private sector development in Jakarta is under-regulated and sees a booming real estate market in hands that exclude the poor, state housing for the poor has become inadequate relative to demand. As a result, many of Jakarta’s poor have developed large informal settlements along the city’s waterways, rivers, reservoirs and sluices. Their homes are made from wood, asbestos, plastic and stone. This informal settlement contributes to the pollution and clogging of Jakarta’s flood-prone areas, “tulisnya sebagaimana dikutip dari laman asiapasific.anu.edu.au, pada Jumat (21/5).
Selain itu, mereka menambahkan bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan memaksa para warga Kampung Pulo untuk pindah ke rumah susun sederhana istimewa (rusunawa), tidak akan berdampak signifikan. Pasalnya, rusunawa tersebut hanya memiliki 520 unit, sedangkan Kepala Keluarga (KK) yang terkena penggusuran kurang lebih sejumlah 900 KK.
“In public announcements, the city governor, Ahok, has insisted that he will provide evictees with ‘luxurious’ rental apartments in a nearby location (Jatinegara Barat Road). However, the 520 units he refers to are inadequate to house all affected residents. Remaining kampong residents would have to be relocated to other public housing units on the outskirts of Jakarta,” jelas mereka.
Bagi mereka yang tidak tertampung rusunawa tersebut, dampaknya, akan pindah tempat tinggal sehingga akan merusak penghidupan sosial dan basis pekerjaan mereka karena harus berjuang mencari tempat pekerjaan yang baru.
“In public announcements, the city governor, Ahok, has insisted that he will provide evictees with ‘luxurious’ rental apartments in a nearby location (Jatinegara Barat Road). However, the 520 units he refers to are inadequate to house all affected residents. Remaining kampong residents would have to be relocated to other public housing units on the outskirts of Jakarta,”.
Dengan demikian, Gubernur DKI Ahok tidak sekadar memindahkan secara fisik ruang tempat tinggal ratusan warga Kampung Pulo. Namun juga, secara jangka panjang, merusak basis tatanan sosial dan ekonomi mereka sehingga ancaman mereka tambah menjadi miskin pun tidak terelakkan.
“Seburuk-buruknya rumah mereka di Kampung Pulo, mereka tidak mengontrak. Mereka juga bisa buka usaha kecil-kecilan seperti membuka warung di depan rumah,” tutur Yayat Supriatna, pengamat perkotaan dari Universitas Triskakti, minggu (23/8).