SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kebijakan Pemprov DKI Jakarta memanjakan Pekerja Harian Lepas (PHL) membuat iri para pegawai negeri sipil (PNS). Setelah posisi mereka digeser karena pembubaran unit pelaksanaan teknis (UPT), Pemprov DKI kini berencana membangun flat khusus untuk PHL.
“Pak Gubernur, prihatin sehingga menilai mereka perlu diberi tempat tinggal yang nyaman,” kata Sekda Prov. DKI Jakarta Saefullah, kemarin (14/7).
Menurut Saefullah, PHL yang tinggal di kolong jembatan rata-rata bekerja di Dinas Tata Air serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Selain itu, kinerja para PHL dinilai telah terbukti. Saat ini, total PHL mencapai 13 ribu orang.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik memahami sikap yang Ahok lakukan sebagai bagian dari langkah politik. Dia menegaskan, Gubernur dan unsur-unsur didalamanya tidak bisa seenaknya memanfaatkan kebijakan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. Pihaknya akan aktif mengawasi, termasuk mencegah jika unsur Pemprov melampaui batas tugas.
“Lihat saja nanti, kami nggak akan tinggal diam. DPRD masih punya peran untuk memastikan layanan yang diberikan Ahok masih diatas rel,” katanya.