SuaraJakarta.co, Jakarta – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda untuk memberi waktu pemulihan ekonomi. Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin melihat bahwa ini berkaitan dengan elektabilitas Cak Imin yang dianggapnya tak kunjung naik.
Diketahui Cak Imin digadang-gadang akan maju sebagai Capres di Pemilu 2024. Namun, di dalam survei Litbang Kompas beberapa hari lalu, namanya tak masuk sama sekali. “Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat,” kata Ujang, Rabu (23/2/2022).
“Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU,” sambungnya.
Selain itu, dia menduga bisa jadi ada kepentingan lain jika ada Ketum Parpol lain yang mengungkapkan hal yang sama. Kepentingan yang dimaksud adalah keinginan membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode. “Partai-partai atau ketum partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati reformasi,” kata Ujang.
“Jika sudah begitu hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan jalannya skenario perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Rakyat mesti bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tak boleh berharap pada ketum-ketum partai yang mengkhianati amanah rakyat,” katanya.
Ia melihat, usulan Cak Imin adalah bagian dari sekenario Jokowi sedang dipersiapkan untuk di perpanjang masa jabatannya. “Ini terlihat dengan seolah-olah angka kepuasan terhadap Jokowi itu tinggi dan Cak Imin meminta menunda Pemilu. Kelihatannya Cak Imin ketakutan ditekan Jokowi,” ujarnya.
Ia menduga, hal yang sama akan dilakukan ketum-ketum partai lain. “Dugaan saya para ketum parpol juga akan ditekan untuk bersuara yang sama seperti Cak Imin. Jika sudah begitu hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan jalannya skenario perpanjangan masa jabatan presiden tersebut. Rakyat mesti bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tak boleh berharap pada ketua umum partai yang mengkhianati amanah rakyat. Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat,” pungkasnya.[***]