SuaraJakartaCo — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp31 miliar untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) sepanjang tahun 2026 sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko banjir akibat hujan berintensitas tinggi di wilayah ibu kota.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Mohammad Yohan, mengatakan anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasi OMC selama satu tahun penuh, dengan pelaksanaan yang menyesuaikan kondisi cuaca.
“Kami sudah melakukan perhitungan kebutuhan OMC sepanjang tahun dan anggarannya sekitar Rp31 miliar,” kata Yohan di Jakarta, Sabtu (17/1).
Menurut Yohan, pada tahap awal Pemprov Jakarta hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar. Namun, setelah menerima rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi dinamika cuaca sepanjang 2026, anggaran tersebut kemudian ditambah.
“BMKG memberikan rekomendasi adanya kecenderungan cuaca tertentu pada 2026, sehingga diperlukan kesiapan anggaran yang lebih besar,” ujarnya.
Selain untuk menghadapi musim hujan, anggaran OMC juga disiapkan untuk musim kemarau. Pada periode tersebut, operasi modifikasi cuaca difokuskan untuk menurunkan hujan di wilayah daratan guna menjaga ketersediaan air.
“Metode OMC saat kemarau berbeda dengan musim hujan. Saat kemarau, kita justru berupaya menggugurkan awan di daratan, bukan di laut,” jelas Yohan.
Meski demikian, Yohan menegaskan bahwa anggaran tersebut bersifat fleksibel dan tidak harus terserap sepenuhnya. Pelaksanaan OMC akan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan hasil kajian BMKG.
“Kalau kondisi cuaca relatif aman, tentu OMC tidak akan dipaksakan,” katanya.
Untuk awal hingga pertengahan 2026, BPBD Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp7 miliar, dengan realisasi yang tetap bergantung pada perkembangan cuaca.
Yohan menambahkan, setiap operasi modifikasi cuaca membutuhkan bahan semai berupa natrium klorida (NaCl) dengan kebutuhan bervariasi, rata-rata antara 800 kilogram hingga satu ton per penerbangan, dengan sekitar tiga penerbangan per hari.
“Seluruh perhitungan, termasuk kebutuhan NaCl, dilakukan secara detail dan mengacu pada kajian BMKG,” pungkasnya.