SuaraJakartaCo, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan MRT Lintas Timur–Barat fase Kembangan–Balaraja sebagai langkah strategis memperkuat transportasi massal lintas wilayah dan mengurangi kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan perbatasan.
Penandatanganan MoU dilakukan di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/2), dan menjadi dasar kerja sama perencanaan serta pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi antara kedua provinsi.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, tingginya mobilitas warga Banten yang bekerja di Jakarta telah menimbulkan tekanan lalu lintas secara berulang, baik pada jam berangkat maupun pulang kerja.
“Banten berbatasan langsung dengan Jakarta dan sebagian besar warga kami bekerja di Ibu Kota. Pagi hari terjadi kemacetan di Jakarta, malam hari kemacetan berpindah ke wilayah Banten,” ujar Andra.
Menurut dia, ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih menjadi faktor utama kepadatan lalu lintas. Dalam satu rumah tangga, lanjut Andra, sering kali terdapat lebih dari satu kendaraan yang digunakan untuk aktivitas harian menuju Jakarta.
Melalui pengembangan MRT lintas wilayah tersebut, pemerintah berharap terjadi pergeseran pola mobilitas masyarakat menuju transportasi massal yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Jika rencana ini terealisasi, beban jalan di Jakarta maupun Banten dapat berkurang. Selain itu, penggunaan transportasi massal akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di kawasan perbatasan,” katanya.
Andra menilai kerja sama ini tidak hanya menguntungkan Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi wilayah penyangga, termasuk Banten, dalam jangka panjang.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin yang turut hadir dalam penandatanganan MoU menyatakan dukungan penuh terhadap proyek tersebut. Kota Tangerang diproyeksikan menjadi salah satu wilayah perlintasan utama jalur MRT Kembangan–Balaraja.
Ia menegaskan, kolaborasi lintas daerah diperlukan agar proyek strategis nasional tersebut memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Kerja sama ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta menjadi model kolaborasi antardaerah yang saling menguntungkan, tidak hanya di sektor transportasi, tetapi juga dalam penanganan banjir dan pengelolaan sumber daya air,” ujar Sachrudin.
Pemerintah daerah optimistis pengembangan MRT lintas Jakarta–Banten dapat memperkuat konektivitas kawasan Jabodetabek bagian barat sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat.