SuaraJakarta.co, JAKARTA – Di hari baktinya yang ke 105, ratusan dokter yang tergabung dalam Gerakan Moral Dokter Indonesia Bersatu (DIB) menyuarakan aspirasinya dalam bentuk Aksi Damai yang menuntut reformasi sistem kesehatan nasional yang berkeadilan di bundaharan HI (20/5/2013).
Ratusan dokter berjas putih dengan ikat kepala putih itu berkumpul di tugu proklamasi pada pagi pukul 6 kemudian melanjutka aksi damainya di Bundaran HI, dengan membentangkan berbagai spanduk serta membagikan termometer gratis. Aksi dilanjutkan dengan berjalan hingga ke Istana Presiden. Tak kalah dengan mahasiswa, para dokter ini menyampaikan berbagai orasi.
Harus disadari, pelayanan kesehatan dan kedokteran di Indonesia masih jauh dari ideal. Rendahnya anggaran kesehatan, kurang tertatanya kebijakan pendidikan kedokteran, besarnya ekspektasi masyarakat akan peran dokter, kurangnya keperdulian pemerintah hingga liberalisasi pelayanan kesehatan menjadi sebab turunnya para dokter ini ke jalan.
Faktor kesehatan adalah unsur penting pencapaian MDG’s. Janji Pengobatan Gratis nyaris selalu menjadi Kampanye Utama di setiap Proses Pilkada yang berlangsung. Dalam pelaksanaannya, hingga saat ini Anggaran kesehatan Indonesia hanya 1,61%, jauh dari yang diamanatkan UU Kesehatan No.36 tahun 2009. Jumlah sebesar itu masuk ke dalam urutan 184 dari 196 negara.
Di lapangan, para petugas kesehatan khususnya dokter dan paramedis lah yang harus berhadapan langsung dengan harapan tinggi masyarakat. Sayangnya, hal ini tidak diimbangi penghargaan pemerintah yang serius terhadap profesi dokter dan paramedis. Penghasilan para petugas kesehatan belum dihargai sewajarnya seperti apa yang sudah pemerintah berikan kepada guru, hakim atau bahkan pegawai di Kementrian keuangan. Belum lagi, pemberitaan media yang kerapkali menyudutkan petugas kesehatan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas carut marut pelayanan kesehatan negeri ini.
Dalam aksi damai yang dimotori Dr.Eva Sridiana sebagai ketua presidium, DIB menyampaikan petisi yang menuntut Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Kesehatan No.36 tahun 2009 dengan meningkatkan Anggaran sekurangnya sebesar 5% dalam APBN, dan 10% dalam APBD, dan perbaikan sistem Pembiayaan Kesehatan yang berkeadilan bagi masyarakat dan dokter. DIB menuntut segenap pihak untuk tidak menjadikan isu Kesehatan sebagai komoditas ekonomi dan politik yang berakibat ketidakadilan bagi masyarakat maupun tenaga kesehatan (terutama dokter).Gerakan moral ini juga menuntut adanya program pemerataan& pendayagunaan dokter di daerah yang disertai sarana pendukung&komitmen pemerintah pusat\daerah untuk mengatur upaya kesehatan sehingga terjadi penyerapan tenaga dokter yang baik dan berkeadilan.
Aksi ini berakhir menjelang siang, para dokter punmembubarkan diri dengan damai.
