SuaraJakarta.Co– Manajemen Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) bersama tokoh masyarakat mengadakan konferensi pers di Aloha PIK, Jakarta Utara, untuk menjawab berbagai isu negatif terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan kawasan tersebut.
Dalam konferensi tersebut, Tonny, perwakilan manajemen PIK 2, menjelaskan bahwa PSN yang mencakup lahan negara seluas 1.800 hektare berbeda dengan proyek PIK 2 yang dimulai pada 2009. “PSN ini tidak menggusur permukiman warga karena seluruh lahan yang digunakan merupakan lahan negara yang sebelumnya tidak produktif,” ujar Tonny.
Proyek ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur terintegrasi. Dengan total investasi Rp39,7 triliun, PSN di PIK 2 menjadi salah satu dari 49 proyek swasta yang mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Terkait tudingan kerusakan lingkungan, manajemen mengakui adanya area mangrove seluas 91 hektare yang terdampak, namun menegaskan akan merevitalisasi hingga 515 hektare mangrove baru.
“Kami tidak hanya mengganti, tetapi memperluas area mangrove untuk mendukung ekosistem pesisir,” jelas Tonny, seraya menambahkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan lembaga konservasi untuk memastikan keberlanjutan program tersebut.
Selain itu, proyek PSN ini diproyeksikan menciptakan 6.500 lapangan kerja langsung selama konstruksi dan 13.000 pekerjaan tambahan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kawasan ini juga akan dilengkapi ruang terbuka hijau, jalur pedestrian, dan akses publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
Manajemen juga membantah tudingan mengenai pembatasan akses, pelarangan pengibaran bendera Merah Putih, hingga intimidasi terhadap warga. “Kami memastikan proyek ini inklusif dan dirancang untuk semua lapisan masyarakat,” tegas Tonny.
Manajemen menjelaskan bahwa proyek ini dilakukan dengan prosedur resmi, termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan sosialisasi kepada masyarakat. “Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pusat, dan pihak-pihak terkait. Semua langkah diambil sesuai dengan Peraturan Presiden,” tambahnya.
Mereka juga menyayangkan pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa klarifikasi. “Kami mengundang masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai langsung proyek ini berdasarkan fakta, bukan asumsi atau informasi tidak terverifikasi,” tutup Tonny.
Dengan berbagai upaya tersebut, manajemen PIK 2 berharap proyek PSN ini tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.