SuaraJakarta.Com- Dalam beberapa bulan terakhir, kabar tentang meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri, terutama di Banten dan Jakarta, menjadi perhatian banyak pihak.
Sejumlah buruh yang kehilangan pekerjaan kini berharap ada solusi nyata untuk pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Salah satu harapan mereka adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang tengah menjadi sorotan.
Sekretaris Jenderal Koalisi Nasional Serikat Pekerja (KONSEP) Prabowo-Gibran, Tri Sasono, mengungkapkan bahwa gelombang PHK di sektor industri tidak hanya berdampak pada pekerja di perusahaan besar, tetapi juga di industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Banyak pekerja di sektor tekstil, sepatu, hingga industri plastik yang mengalami PHK. Tidak sedikit dari mereka yang kini tengah mencari pekerjaan baru untuk menyambung hidup,” ujar Tri.
Berdasarkan data yang dihimpun KONSEP, jumlah pekerja yang terdampak PHK di Banten dan Jakarta meningkat hingga 50 persen. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah dengan angka PHK tertinggi, terutama di sektor tekstil dan alas kaki.
“Salah satu perusahaan besar yang sebelumnya memiliki 24.000 pekerja kini hanya menyisakan sekitar 19.000 orang. PHK dilakukan secara bertahap dan cukup tertutup,” jelas Tri.
Sementara itu, industri plastik juga menghadapi tantangan serupa. Sejumlah pabrik mulai mengurangi jam produksi dari 24 jam menjadi 16 jam per hari, yang berimbas pada pengurangan jumlah tenaga kerja.
Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, banyak buruh berharap proyek-proyek besar seperti PSN PIK 2 bisa berjalan lancar dan membuka peluang kerja baru. Namun, dinamika yang terjadi di sekitar proyek tersebut membuat masa depannya masih menjadi tanda tanya.
“Kami berharap proyek ini bisa tetap berjalan karena berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jangan sampai politisasi justru menghambat investasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat,” kata Tri.
Menurutnya, kepastian hukum dan dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak PHK.
Tri menambahkan bahwa periode Januari hingga Februari 2025 adalah waktu yang tepat untuk mempercepat pemulihan ekonomi, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Ini adalah momentum penting. Jika pemerintah bisa mengambil langkah strategis dari sekarang, target pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa lebih realistis untuk dicapai,” tegasnya.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, investor, dan serikat pekerja, diharapkan tahun 2025 bisa menjadi tahun pemulihan bagi para buruh yang kehilangan pekerjaannya.
—