Site icon SuaraJakarta.co

Bereskan PKL Monas, Ahok Sudah Punya Rencana

KEMBALI BERJUALAN - Pedagang kaki lima kembali berjualan di Komplek Monumen Nasional, Jakarta. Rabu (21/05/2014). (Foto: Pasha Aditia Febrian)

KEMBALI BERJUALAN - Pedagang kaki lima kembali berjualan di Komplek Monumen Nasional, Jakarta. Rabu (21/05/2014). (Foto: Pasha Aditia Febrian)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Monas membuat Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahja Purnama, kian geram dan mulai mengatur strategi. Pasalnya, sudah berulang kali penertiban PKL di kawasan itu dilakukan, namun makin hari malah makin banyak PKL yang “bandel” dan membuat pengelola kawasan Monas kewalahan.

Mensiasati hal tersebut Ahok tak kehabisan akal. Wagub DKI Jakrta itu mengaku telah mempersiapkan strategi khusus untuk memberantas para PKL di Monas yang tak mau taat aturan. Ahok akan mulai melakukan penertiban dari kawasan IRTI, dimana lokasi tersebutlah yang menjadi gudang logistik para pedagang kaki lima. Tanpa pandang bulu, semua PKL yang masih nekat berjualan akan ditertibkan oleh mantan Bupati Belitung tersebut sebagaimana ungkapannya kepada BeritaJakarta.com di Balaikota, Senin (13/10)

“Kami lagi siapkan untuk bersihkan semua PKL, lagi mau sikat habis (PKL) saja semuanya,” kata Basuki.

Tak hanya penertiban, namun Ahok juga menyiapkan solusi untuk para PKL yang ingin berjualan dengan melakukan pendataan resmi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI. Setelah didata, para PKL akan dibuatkan ATM Bank DKI sebagai penunjang identitas resmi. Hukuman 12 tahun penjara telah menjadi gugatan yang disiapkan Pemprov bagi PKL yang berani memalsukan identitas dan kartu ATM Bank DKI.

Program ini tidak akan berjalan dalam waktu dekat, karena belum siapnya Unit Pengelola (UP) Monas yang baru saja terbentuk untuk mulai berfungsi secara penuh. Alokasi anggaran yang belum tersusun rapi dan jumlah keanggotaan UP Monas yang kurang, juga dinilai menjadi faktor utama tertundanya proyek penertiban ini.

“Minimal tahun depan lah semua action-nya. Karena penertiban sekarang kan banyak kendalanya, ada pilpres, pelantikan dan lainnya,” tandasnya, seperti dikutip BeritaJakarta.com. (IKN)

Exit mobile version