“Waspadai Niat Proton” judul harian Republika hari ini. Mengutip wakil ketua umum Kadin bidang Riset dan Teknologi Ilham Habibie, Republika menuliskan peringatan agar dipastikan kerjasama dengan Proton tidak menjadikan Indonesia sebagai agen penjualan produk Proton. Perlu diketahui dulu apa yang bisa Proton berikan untuk Indonesia. Apalagi mengingat bahwa kondisi Proton yang sempat merugi tahun lalu seperti apa yang juga tertulis di Associated Press (AP). Penandatangan kerjasama yang disaksikan langsung oleh kepala negara kedua belah pihak ini banyak menjadi sorotan. CEO Proton Mahatir Mohamad mengatakan Malaysia pun tak mau rugi dengan perjanjian ini. CEO PT Adiperkasa Citra Lestari, Hendropriyono mengatakanb bahwa ini adalah langkah maju dari Indonesia. Di akhri paragraf, Republika mengutip Menteri Perindustrian yang mengatakan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam kesepakatan ini. Kerjasama ini merupakan B to B. dan tidak ada kaitannya dengan rencana Mobil Nasional.
Isu Proton ini juga ditulis oleh tiga media nasional lainnya yaitu Koran Sindo, Indopos dan Media Indonesia. Dengan keras Koran Sindon menulis judul “Mobnas Proton Proyek Akal-akalan”. Judul ini mengutip dari anggota DPR Effendi Simbolon terkait dengan isu mobnas yang menggandeng Perusahaan otomotif asal Malaysia, Proton. Hendripriyono, CEO PT ACL membantah soal program mobil nasional ini. Dia mengatakan bahwa ini murni business to business tanpa turut campur dari pemerintah. Namun hal ini kembali dibantah dengan mempertanyakan kenapa penandatanganan kerjasama ini dilakukan dalam agenda kepresidenan. Kerjasama ini juga dinilai tidak pro terhadap industri otomotif lokal yang secara teknologi maupun SDM sebetulnya sudah sangat mampu.
Indopos menyoroti terkait insentif bagi industri otomotif. BKPM mengatakan tidak ada ajuan terkait insentif pajak pada mobil Proton. Terlalu dini berfikir soal insentif bagi Proton. Harian ini juga menulis tentang nasib mobil listrik yang diciptakan Ricky Elson. Sosok yang didatangkan Dahlan Iskan dari Jepang. Ilmuwan pemegang banyak paten di Jepang ini telah menciptakan 2 mobil listrik namun sertivikasi yang telah diajukan sejak 2013 tak kunjung keluar. Harian ini juga menulis tentang program yang digulirkan SBY, Mobil Listrik Nasional (Molina). Untuk program ini bahkan sudah berlangsung riset dengan pendanaan pemerintah yang digawangi oleh beberapa PTN. Ini yang perlu diteruskan. Judul berita ini, “Mobnas Tak Ada Insentif Khusus”.
Dan dari Media Indonesia, dengan isu yang sama memilih judul “Jangan Ada Perlakuan Khusus dalam MoU Proton”. MI mengajak pembaca untuk mengingat kembali kasus mobnas Timor yang pada akhirnya hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar saja. Rizal Ramli mengingatkan jika Indonesia ingin membuat mobnas, pelaksanaanya harus bebas KKN. Hendropriyono membantah proyek ini sebagai efek dari kedekatannya dengan presiden. Ini murni bisnis swasta dengan swasta.
Sementara Kompas dan Rakyat Merdeka memilih isu lain. Kompas mengangkat isu potensi Batam di padatnya arus bisnis di Selat Malaka. “Batam Belum Dioptimalkan” tulis Kompas. Pelabuhan di Batam kalah jauh dari Singapura dan Malaysia. Baik dari dari kapasitas pelabuhan, maupun fasilitas dan servis jasa yang diberikan akibatnya Batam belum menikmati manfaatnya . Padahal tercatat 55 juta peti kemas yang diangkut kapal kapal di Selat malaka setiap tahunnya. Kekalahan dalam bersaing ini akibat permasalahan tumpang tindih status lahan, ketersediaan modal pendanaan serta energi. Listrik di pulau yang sangat potensial ini sangat terbatas. Selain itu banyak aktifitas ilegal di Batam. Lebih dari 100 pelabuhan ilegal beroperasi di Batam.
Terakhir dari Rakyat Merdeka yang setia dengan isu KPK vs Polri. RM menulis tentang KPK yang dianggap semakin diremehkan karena konflik KPK Polri yang berkepanjangan. Beberapa orang yang dipanggil oleh KPK mangkir. BW, salah satu pimpinan KPK kini berstatus tersangka mengatakan ini akibat dari contoh buruk penegak hukum yang mangkir dari panggilan KPK (sindir BG). Harian ini juga menuliskan bahwa rencana pelumpuhan KPK sudah tercium sejak 10 tahun yang lalu. Mengutip aktivis HAM Usman Hamid, Presiden dinilai tidak memiliki sense of crisis dengan memilih ke luar negeri disaat terjadi krisis masalah hukum di negerinya sendiri.
Demikian. Semoga bermanfaat.
Penulis: Muhammad Hilal | @moehiel