SuaraJakarta.co – PRESIDEN Jokowi telah menyetujui penambahan dana untuk uang muka pembelian kendaraan bermotor bagi para pejabat negara. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2015, penikmat fasilitas ini adalah anggota DPR, DPD, hakim agung, hakim konstitusi, anggota BPR, dan anggota KY. Setiap orang akan mendapatkan uang muka sebesar Rp 210,89 juta, meningkat sebanyak Rp 94,24 juta dari anggaran sebelumnya.
Ini tentu menjadi pertanyaan bagi rakyat Indonesia. Jokowi yang dulunya menolak penggunaan mobil dinas untuk Kabinet Kerja malah menyetujui penambahan dana uang muka kendaraan bermotor untuk pejabat eselon III dan IV tersebut. Apa yang ada dalam pikiran Sang Pemimpin negara ini? Kenapa dana tersebut harus ditambah sampai begitu besarnya? Bukankah ekonomi Indonesia masih belum baik?
Satu hal yang lebih menggelitik rakyat adalah ketika adanya perbedaan informasi yang diterima dari Sekretaris Kabinet dan Menteri Keuangan. Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet, mengatakan bahwa penambahan dana ini sudah dikaji oleh Kementerian Keuangan. Namun, ketika ditanya kepada Bambang Brodjonegoro, Menkeu mengatakan tidak mengerti mengenai tunjangan mobil pejabat. Beliau mengaku tidak bisa memberikan informasi karena belum dilaporkan.
Kebijakan ini secara tidak langsung kembali menurunkan pamor pemimpin negeri ini. Jokowi yang dahulunya diagung-agungkan sebagai orang yang sangat sederhana ternyata mengeluarkan kebijakan yang memakan uang negara dengan jumlah besar. Banyak hal lain yang bisa lebih dimaksimalkan menggunakan uang tersebut. Kebijakan ini menjadi kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM diiringi oleh kebijakan penambahan dana uang muka kendaraan bermotor untuk pejabat kelas atas. Ini tentu akan menambah beban rakyat di negara ini.
Tidak mengherankan ketika banyak yang menginginkan perubahan di negeri ini, khususnya perubahan di pemimpin. Aksi-aksi yang belakangan mulai marak dilakukan oleh mahasiswa akan menjadi hal yang wajar. Jangan salahkan ketika muncul aksi-aksi dengan skala yang lebih besar jika tidak ada penjelasan yang mantap dari kebijakan yang ditetapkan ini. Hal yang lumrah juga ketita ditemukan banyak kritik tajam kepada pemerintahan yang berusia muda ini.
Presiden harus bisa menjelaskan landasan ditetapkannya kebijakan ini. Landasan yang benar-benar bisa diterima oleh rakyat di negeri tercinta ini. Mungkin hanya itu satu-satunya jalan untuk bisa mengembalikan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat ini.
Penulis: Muaz Almunziri, Mahasiswa Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung