Reshuffle kabinet jilid dua yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo menyimpan harapan baru dari sejumlah kalangan, agar Menteri yang baru dilantik dapat menunjukkan kinerja yang baik demi kemajuan pembangunan Indonesia.
Dari 13 pos Kementerian yang mengalami reshuffle, beberapa diantaranya mengalami rotasi dari posisi sebelumnya dengan mengisi pos baru. Selebihnya diistirahatkan dan diganti oleh muka baru. Semua berangkat dari pertimbangan tertentu yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden.
Seperti posisi yang ditempati oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan saat ini, sebelumnya beliau mengisi pos Menko Polhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan), kemudian menggantikan posisi Rizal Ramli selaku Menko Maritim (Menteri Koordinator Kemaritiman).
Terlepas dari spekulasi negatif yang berkembang dalam menyoroti pergantian kabinet yang menuai reaksi dari kalangan pengamat maupun masyarakat tentang motivasi Bapak Presiden melakukan reshuffle kabinet. Tentunya Presiden selaku kepala negara memiliki jawaban sendiri atas semua itu.
Tidak terlalu menarik terjebak dalam arus spekulasi atas opini liar yang terus berkembang seperti itu, karena opini berkembang juga dengan tujuan tertentu. Yang terpenting bagi kita sebenarnya adalah, bagaimana kabinet hasil reshuffle ini dapat menunjukkan kinerja yang baik, tidak membuat gaduh, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang sedang di hadapi.
Seperti harapan pada Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim yang baru, agar dapat memperjelas posisi reklamasi Teluk Jakarta yang telah dibuat heboh oleh menteri sebelumnya. Kebutuhan reklamasi sebagai bagian dari solusi untuk menjawab kebutuhan perluasan wilayah Ibukota negara, tidak menarik dipandang secara sempit.
Manfaat jangka panjang dari pembangunan reklamasi, dampak bisnis dan ekonomi yang muncul serta potensi penyerapan tenaga kerja yang banyak, tentu sangat bernilai positif untuk kepentingan bersama. Toh reklamasi bukanlah sesuatu yang tidak lazim, terbukti banyak negara sudah sukses melakukannya. Karena ini juga bagian dari konsekuensi pembangunan Kota Moderen.
Bahwa ada pihak nelayan yang merasa dirugikan dengan pembangunan tersebut, tinggal mencari solusi untuk jalan keluar yang baik serta memberi penjelasan yang yang edukatif bahwa reklamasi tidak menutup mata pencarian mereka. Toh dengan adanya pulau reklamasi, mereka tetap dapat melaut guna mencari ikan. Tidak lantas pembangunan harus berhenti dengan adanya penolakan sebagian pihak.
Penulis: Eka Wulandari, Warga Jakarta Utara