SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan rapat kerja perdana dengan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta untuk membahas persiapan Program Penataan Kampung, Penataan Pedagang Kaki Lima dan Becak di Jakarta.
Ketiga program ini menargetkan peningkatan kualitas permukiman kampung, tertatanya PKL serta Becak melalui proses kolaborasi aktif bersama warga. Selain penataan fisik, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi, sosial dan kesehatan warga kampung.
Rapat kerja perdana adalah tindak lanjut dari perjanjian politik yang ditandatangani oleh JRMK dengan Anies Baswedan dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Sebagai tindak lanjutnya, JRMK telah mengusulkan pelaksanaan perjanjian tersebut pada 16 kampung, 3 wilayah PKL dan 5 pangkalan becak.
Pasca Pilkada DKI 2017, program penataan ini sempat dilakukan secara mandiri melibatkan organisasi non pemerintah dan profesional individu seperti Urban Poor Consortium, Rujak Center for Urban Studies, Arsitek Swadaya dan Fasilitasi, Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Tarumanagara, 246 Mahasiswa Arsitektur seluruh Indonesia yang mengikuti Pengabdian Masyarakat saat TKI-MAI Juli 2017 dan Kelompok Kampung Kota Merekam.
Untuk menjalankan program penataan kampung, PKL dan Becak, masyarakat yang tergabung dalam JRMK Jakarta telah melakukan persiapan dengan membuat profil komunitas. Profil tersebut dihasilkan dari pengumpulan dan pengolahan data selama 2 bulan. Berbagai isu yang dibahas pada rapat kerja persiapan penataan kampung mencakup masalah pertanahan, tata ruang,koperasi, perencanaan komunitas, hingga administrasi penduduk.
Peserta rapat yang hadir berasal dari perwakilan 16 kampung di Jakarta yang meliputi kelurahan Penjaringan, Ancol, Kebon Jeruk, Kedaung Kaliangke, Pinangsia, Cipinang Besar Utara, dan Pluit, 3 komunitas PKL dan perwakilan becak. Kampung-kampung tersebut adalah wilayah yang selama ini dianggap sebagai kampung kumuh, ilegal dan tidak sehat.
JRMK menilai semangat kolaborasi yang ingin dibangun Anies Baswedan harus dimanfaatkan oleh warga untuk ikut berkontribusi membangun kota melalui program perbaikan kampung, PKL dan becak. Anies juga berjanji untuk memberikan shelter untuk korban gusuran Kampung Akuarium dan Kampung Kunir, juga menyelesaikan masalah kependudukan bagi warga yang KTP-nya dibekukan pasca penggusuran.
Selain itu, Pemprov DKI mengungkapkan bahwa rencana tindak lanjut komunitas untuk 16 kampung telah masuk ke RAPBD 2018. Gubernur juga berjanji memfasitasi penataan dan penerbitan izin usaha untuk PKL Sunda Kelapa, Volvo, dan Ancol. Beliau juga menekankan agar PKL mau bekerja sama untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.
Menanggapi permintaan Rasdullah dari Serikat Becak Jakarta, Anies berjanji untuk menjajaki kemungkinan menjadikan becak sebagai angkutan lingkungan di gang-gang kecil di Jakarta Utara yang selama ini sangat dibutuhkan oleh para ibu yang ke pasar dan sarana antar jemput anak sekolah.
“Apa yang terjadi sore hari ini adalah sebuah proses kolaborasi. Kami yang berseragam ini memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mengurus warga. Namun Anda yang tidak berseragam ini tidak punya tanggung jawab di depan undang-undang. Maka kami ingin menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada bapak ibu yang mau ikut membantu mengurusi warga sekalipun tidak punya tanggung jawab konstitusional,” ujar Anies di ujung pertemuan.
Pemprov DKI juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi bersama warga, lembaga, dan pakar untuk memberikan usulan dan bekerja bersama agar tercipta sebuah kota yang dibangun dengan proses yang manusiawi. Diharapkan, dengan ini, slogan Gubernur pada masa kampanye yang berbunyi “Maju Kotanya, Bahagia Warganya” dapat terpenuhi. (RDB)
