SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai melonjaknya angka kemiskinan menjadi salah satu gambaran kegagalan pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat.
Hal itu disampaikan oleh Ecky dalam menanggapi rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya penurunan kesejahteraan masyarakat.
“Lonjakan jumlah penduduk bukan hanya angka statistik, tetapi memang menjadi gambaran untuk kita tentang kinerja pemerintah. Hanya dalam enam bulan, kemiskinan melonjak hampir 900 ribu jiwa. Artinya, masyarakat semakin sulit untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, target angka kemiskinan sebesar 10,3 persen dalam RAPBN-P 2015 tidak akan tercapai,” jelas Ecky di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Sebagaimana diketahui, BPS melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2015 telah menembus angka 11,22 persen, yaitu melonjak dari 10,96 persen pada September 2014. Dalam enam bulan, lonjakan penduduk miskin mencapai 860 jiwa.
Lebih parah lagi, tambah Ecky, memburuknya angka kemiskinan tersebut bukan hanya terjadi di pedesaan, tetapi juga di perkotaan.
“Pada Bulan Maret 2015, kemiskinan di perkotaan mencapai 8,29 persen (naik dari 8,16 persen); sedangkan di perdesaan 14,21 persen (naik dari 13,76 persen), “jelas Politisi PKS dari daerah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.
Ecky menambahkan gambaran buruknya angka kemiskinan sebetulnya telah diproyeksi sejak awal pemerintah terpilih. Beberapa kebijakan yang diproduksi regulator (pemerintah), hampir sebagian besar tidak pro rakyat.
Ecky mencontohkan, kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat harga minyak dunia menurun, berdampak sangat dalam bagi masyarakat, terutama pada daya beli. “Pengaruhnya bukan hanya satu sampai dua bulan. Bahkan, dampak lonjakan BBM tahun lalu diproyeksi baru selesai pada Oktober tahun ini. Wajar bila indikator kemiskinan memburuk,” jelas alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia ini.
Ecky berharap agar pemerintah bekerja serius mengatasi persoalan ini, khususnya dalam menjaga harga pangan dan kebutuhan pokok rakyat agar jangan sampai naik. “Jangan sampai terjadi inflasi yang kian menggerus daya beli masyarakat.
Pemerintah juga harus serius mempercepat serapan anggaran melalui transfer ke daerah dan dana desa. Khususnya digunakan untuk proyek yang bersifat padat karya bagi masyarakat desa yang sedang terpuluk bencana kekeringan.,” tutup politisi yang telah dua periode menjadi anggota legislatif ini.
