WWF: Deklarasi Ekspor Langkah Mundur Penerapan Sistem Legalitas Kayu - SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

WWF: Deklarasi Ekspor Langkah Mundur Penerapan Sistem Legalitas Kayu

Hutan Harimau Sumatra yang berada dalam area yang dideklarasikan sendiri oleh APP sebagai “Suaka Harimau Senepis” di konsesi PT Suntara Gajapati, pemasok kayu SMG/APP di Provinsi Riau. (Foto: WWF Indonesia)

Hutan Harimau Sumatra yang berada dalam area yang dideklarasikan sendiri oleh APP sebagai “Suaka Harimau Senepis” di konsesi PT Suntara Gajapati, pemasok kayu SMG/APP di Provinsi Riau. (Foto: WWF Indonesia)

SuaraJakarta.co, JAKARTA–  Upaya mendorong penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) setara dengan Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa (UE) melalui Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang telah dilakukan bertahun-tahun, terancam kandas.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI No. 66/M-DAG/PER/8/2015 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Permendag RI No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan kini memungkinkan dengan Deklarasi Ekspor (DE) untuk melakukan ekspor. DE adalah surat pernyataan dari IKM (Industri Kecil dan Menengah) Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) bahwa barang yang diekspor menggunakan sumber bahan baku yang telah memenuhi persyaratan legalitas.

Keputusan ini mungkin menjanjikan bagi sebagianeksportir produk kayu, namun juga mengancam kesempatan Indonesia sebagai negara pertama yang menyediakan produk kayu berlisensi FLEGT di pasar Eropa. DE merupakan celah yang menyebabkan UE mengisyaratkan mundur untuk memberi pengakuan terhadap sistem legalitas kayu Indonesia sebagai syarat untuk mendapatkankemudahan khusus di pasar negara anggotanya.

Dalam ketentuan VPA, Indonesia hanya akan mengekspor ke negara-negara Uni Eropa produk-produk kayu legal yang telah terverifikasi dan berlisensi FLEGT, dimana SVLK telah disepakati akan menjadi lisensi FLEGT.

Lisensi FLEGT menjamin bahwa kayu dari negara-negara VPA dipanen, diproses dan diekspor dengan menaati semua peraturan perundangan nasional yang berlaku. Enam negara yang saat ini telah menandatangani VPA, Indonesia merupakan satu-satunya negara dari Asia, dengan Uni Eropa. Keenam negara tersebut saat ini sedang mengembangkan sistem yang diperlukan untuk mengontrol, memverifikasi dan memberikan lisensi bagi kayu legal.

BACA JUGA  32 Bangunan Di Pinggir Kali Kroncong Dibongkar, Tidak Ada Ganti Rugi

Dengan hanya diperlukannya DE, menjadi celah yang memungkinkan produk kayu yang belum terverifikasi legalitasnya dapat diekspor. Terlepas dari semangat pemberlakuan DE untuk mendukung industri kecil, tapi tak seharusnya mengorbankan SVLK. SVLK saat ini merupakan alat paling inovatif yang telah dikembangkan di Indonesia untuk memerangi penebangan liar.

“Sejatinya dapat dicari solusi dengan menyertakan eksportir skala kecil ke dalam sistem SVLK sehingga manfaat lisensi FLEGT juga bisa dirasakan oleh mereka,” ujar Aditya Bayunanda, Forest Commodities Market Transformation Leader WWF Indonesia.  “Penggunaan SVLK dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 6 milliar dollar AS dan pada tahun 2015 hingga bulan Agustus saja  telah mencapai nilai 7,1 milliar dollar AS. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor yang hanya menggunakan DE sebesar 140 juta dollar AS maka tidak masuk akal apabila DE dipertahankan dan mengakibatkan kegagalan Indonesia diakui dalam lisensi FLEGT.” lanjut Aditya.

Tagged , ,

Related Posts

Leave a Reply