SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Ancaman kenaikan muka air laut dan meningkatnya resiko rawan pangan akibat kekeringan di Indonesia

SuaraJakarta.co, JAKARTA (30/9) –  Dampak  perubahan  iklim  di  kawasan  Asia  Tenggara, termasuk  di Indonesia,  diperkirakan  akan  meningkatkan  ancaman  terhadap  ketahanan pangan,  kesehatan manusia,  ketersediaan  air,  keragaman  hayati,  dan  kenaikan  muka  air laut. Demikian hasil kajian yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),  sebuah  panel  ahli  internasional  yang  ditunjuk  untuk  mengkaji  aspek-aspek  ilmiah tentang perubahan iklim dan memberikan masukan kepada UNFCCC.

Laporan Kelompok Kerja pertama IPCC tentang fakta-fakta ilmiah terjadinya perubahan iklim secara  global,  diluncurkan  pada  tanggal  30  September  2013.  Naskah  Rangkuman  untuk Para  Pembuat  Kebijakan  (Summary  for  Policy  Makers)  dirilis  pada  tanggal  27  September 2013.  Rilis  laporan  ini  merupakan  rangkaian  dari  rilis  seluruh  laporan  IPCC  hingga  tahun 2014 mendatang.

Laporan  Kajian  IPCC  yang  ke-5  (IPCC  Fifth  Assessment  Report/AR-5)  menggunakan pemodelan  iklim  dengan  menggunakan  skenario  RCP,  dimana  model  yang  terparah ditunjukkan  oleh  RCP  8.5  (Representative  Concentration  Pathway).  Skenario  RCP  8.5 menggambarkan  radiactive  forcing  yang  terjadi  mencapai  8,5  Watt/m2.  Skenario  ini serupa  dengan  skenario  SRES  A2  di  laporan  IPCC  ke-4  tahun  2007.  Skenario  ini merupakan   skenario   tertinggi   yang   menggambarkan   keadaan   dunia   dengan pertumbuhan  populasi  yang  tinggi,  namun  sedikit  sekali  aksi  signifikan  untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Skenario ini merupakan refleksi dari realita politik perubahan  iklim  yang  saat  ini  terjadi,  dimana  pertumbuhan  emisi  gas  rumah  kaca meningkat  dan  diiringi  dengan  terbatasnya  kemauan  politis  untuk  melakukan  aksi mitigasi gas rumah kaca yang drastis dalam waktu dekat.  Laporan ini mencakup kajian atas  18  area  regional  secara  global,  dimana  Asia  Tenggara  merupakan  salah  satunya. Laporan  ini  juga  memberikan  gambaran  fakta  dan  data  mengenai  iklim,  serta  perkiraan mengenai pertumbuhan emisi gas rumah kaca ke depan beserta dampaknya.

Menurut  IPCC,  kenaikan  temperatur  global  semenjak  tahun  1901  mencapai  0,89^C.  Di kawasan  Asia  Tenggara,  tercatat  kenaikan  temperatur  pada  kisaran  0,4  –  1^C. Diperkirakan  kenaikan  temperatur  di  wilayah  Asia  Tenggara  untuk  jangka  menengah  di tahun-tahun mendatang (2046-2065) akan terjadi pada rentang 1,5-2^C. Pada masa-masa ini,  kenaikan  temperatur  yang  paling  tinggi  akan  terkonsentrasi  di  daerah-daerah  bagian Barat Laut yaitu di negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Untuk jangka panjang (2081-2100), kenaikan temperatur akan berada di rentang 2-4^C yang akan  menyebar  ke  seluruh  daratan  secara  merata.  Suhu  tertinggi  di  siang  hari  akan mencapai 3-4^C lebih tinggi dari temperatur rata-rata saat ini yang menyebar secara merata di seluruh daratan di kawasan Asia Tenggara.  Curah  hujan  diperkirakan  akan  meningkat  di  negara-negara  seperti  Indonesia  dan Papua  Nugini.  Sedangkan  di  negara-negara  seperti  Thailand,  Laos,  Myanmar,  Kamboja, dan  Vietnam,  curah  hujan  diperkirakan  akan  menurun  sebesar  10%-20%  di  bulan  Maret-Mei. Secara keseluruhan, curah hujan tahunan diperkirakan akan meningkat, kecuali di bagian Barat Daya Indonesia.  Kelembaban tanah akan meningkat hingga 1 mm di bagian Barat Daya dari kawasan ini (Papua Nugini) dan penurunan sekitar 0,6 mm di bagian barat region ini, yaitu di negara-negara Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, sebagian Indonesia,dan sebagian Myamar.

BACA JUGA  Detak Jantung Borneo Semakin Kuat

Data dan temuan IPCC ini juga menguatkan laporan Bank Dunia dengan judul “Turn Down the  Heat  –  Climate  Extremes,  Regional  Impacts  and  the  Case  for  Resilience”  yang  dirilis pada  bulan  Juni  2013.  Laporan  tersebut  menyatakan  bahwa  kawasan  pesisir  pantai  di seluruh  Asia  Tenggara  akan  mengalami  kenaikan  muka  air  laut  10-15  persen  lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan muka air laut global. Kenaikan muka air laut di tahun 2050 akan mencapai hingga 50 cm dan 100 cm di tahun 2090, dimana kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh, Manila, dan Yangon, akan terkena dampak yang paling besar.

Laporan Kelompok Kerja 1 IPCC ke-5 ini mengutip bencana-bencana yang telah diprediksi dalam laporan Bank Dunia, yaitu meningkatnya kerentanan aquaculture, pertanian, dan juga tangkapan ikan dikarenakan kenaikan muka air laut, meningkatnya intensitas angin puting beliung tropis, serta intrusi air laut. IPCC juga mencatat adanya kemungkinan terjadi panas ekstrim dan gelombang panas (heatwaves) di Asia. Kawasan Asia juga akan kehilangan keanekaragaman  hayati  berupa  terumbu  karang  hingga  88%  akibat  dari  pemutihan untuk 30 tahun mendatang. Resiko pemutihan tahunan terumbu karang akan terjadi mulai dari  tahun  2030.  IPCC  mencatat  bahwa  fenomena  perubahan  iklim  yang  sedang  terjadi merupakan fenomena yang terjadi karena perbuatan manusia dan bukan bencana alam.

Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim global ini diperlukan kerjasama negara maju dan berkembang  dalam  hal  meningkatkan  amibisi  aksi  mitigasi  dan  adaptasi.  Fabby  Tumiwa, Direktur  Eksekutif  Institute  for  Essential  Services  Reform  (IESR)  sekaligus  koordinator Indonesia  Climate  Action  Network  (ICAN),  mengutip  laporan  DNPI  dan  McKinsey  tahun 2009 menyatakan bahwa walaupun saat ini emisi GRK Indonesia masih dibawah mayoritas negara-negara  maju;  namun,  pada  tahun  2030,  emisi  gas  rumah  kaca  Indonesia diperkirakan mencapai 5% dari total emisi global.  Komitmen   Indonesia   yang   disampaikan   oleh   Presiden   SBY   tahun   2009   lalu   untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% secara sukarela, dengan tambahan 15% apabila ada bantuan internasional merupakan langkah maju dan bentuk ketaatan Indonesia pada  konvensi  perubahan  iklim.  Walaupun  demikian,  dampak  pada  penurun  emisi  GRK hanya terjadi jika komitmen ini diwujudkan dengan aksi yang nyata dan konsisten.  IESR  dan  Indonesia  Climate Action  Network  (ICAN)  mendesak  Pemerintahan  SBY  untuk melaksanakan  implementasi  yang  nyata  atas  Rencana   Aksi  Nasional  mengenai Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dengan kegiatan-kegiatan yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

BACA JUGA  Masalah Kekeringan Di Indonesia

IESR   juga   mendesak   agar   prinsip-prinsip   transparansi   dan   akuntabilitas   dalam implementasi  program dan kegiatan dalam RAN dan RAD GRK  yang menggunakan dana    dari    APBN    dan    APBD,    serta    dukungan    dari    lembaga    donor    dapat dipertanggunjawabkan  kepada  publik  baik  atas  dana  yang  terpakai,  maupun  hasil penurunan emisi GRK yang terjadi. Aplikasi dari mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) yang sedang dikembangkan Bappenas untuk RAN/RAD hendaknya dapat memberikan informasi yang akurat kepada publik tentang kedua hal ini.

IESR  mendorong  pemerintah  dan  berbagai  kalangan  untuk  lebih  serius  mengantisipasi dampak perubahan iklim yang telah dan akan menimpa Indonesia dengan skala yang lebih besar.  Penyusunan  Rencana  Aksi  Nasional  untuk  Adaptasi  Perubahan  Iklim  (RAN-API), sebagai panduan untuk membangun dan meningkatkan daya lenting masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim di kawasan-kawasan yang sangat rentan, terutama di wilayah pesisir sebagaimana yang telah diprediksi oleh IPCC, merupakan langkah  awal  yang  perlu  segera  dllaksanakan. Penyusunan  RAN-API  hendaknya melibatkan  publik  secara  luas,  khususnya  kelompok  masyarakat  rentan  (petani, nelayan, masyarakat pesisir).  Pengintegrasian   kajian   kerentanan   perubahan   iklim   dengan   prioritas   dan   rencana pembangunan  nasional  jangka  pendek,  menengah  dan  panjang,  perlu  segera  dilakukan, sehingga  program  dan  proyek  pembangunan  dapat  menjadi  sarana  untuk  mengurangi tingkat kerentanan sekaligus meningkatkan daya lenting masyarakat.

IESR  juga  mendesak  agar  dilakukan  pengkajian  dari  MP3EI.  Kajian  tersebut  harus segera  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  resiko  perubahan  iklim  dan  dampak terhadap peningkatan  kerentanan  masyarakat  di  tingkat  akar  rumput  serta  dampak terhadap meningkatnya kerentanan kawasan secara keseluruhan.

Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia, “Laporan IPCC menggarisbawahi peran manusia sebagai penyebab utama perubahan sistem lingkungan, termasuk iklim. Salah satunya dari penggunaan bahan bakar fosil. Untuk itu, WWF meminta pemerintah agar serius melakukan percepatan pemanfaatan energi terbarukan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk kepentingan ini. Tidak ada pilihan lain kecuali bertindak.”

BACA JUGA  WWF dan HSBC Hadirkan Laboratorium Edukasi Air di Bandung

Nur Amalia, dari Pelangi Indonesia menambahkan, “Pemerintah juga harus membatasi laju pembangunan yang sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam serta konversi lahan secara besar-besaran, terutama di wilayah pulau-pulau kecil, sebagaimana yang terjadi di kabupaten kepulauan Aru, dimana ada rencana untuk melakukan konversi lahan hutan menjadi perkebunan tebu. Bagi Jakarta sendiri, harus disadari bahwa kondisi penurunan tanah yang terjadi saat ini, akan semakin memperparah kondisi.”

Laporan  IPCC  ke-5  ini  juga  menjadi  peringatan  bagi  dunia  internasional  akan  dampak perubahan iklim yang akan dialami pada jangka menengah, maupun jangka panjang. ICAN menyatakan  bahwa  negara  maju  harus  memenuhi  kewajiban  mereka  sebagaimana tercantum dalam Konvensi, baik untuk memimpin negara-negara berkembang dalam menurunkan  emisi domestik  mereka,  dan  pada  saat  yang  bersamaan  memenuhi komitmen mereka untuk memberikan pendanaan bagi negara berkembang baik untuk melakukan upaya mitigasi, maupun adaptasi.

Hal-hal ini harus dilakukan secara bersamaan dan dengan segera oleh semua pihak. Gagal dalam  melakukan  mitigasi  akan  menyebabkan  kegiatan  untuk  melakukan  adaptasi akan  semakin  besar  dan  semakin  sulit.  Kegagalan  dalam  melakukan  adaptasi  akan menimbulkan  kerusakan  permanen  (irreversible  damage),  dimana  biaya  dan  upaya yang diperlukan untuk dapat bertahan akan lebih besar.

Tagged ,

Related Posts

Leave a Reply