SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

“Tudingan Makar Tunjukkan Polri dan Pemerintah Alami Panik yang Berlebihan”

Kapolri, Tito Karnavian. (Foto: IST)

SuaraJakarta.co, JAKARTA- Mantan Ketua Umum (Ketum) DPP IMM Tahun 2014-2016, Beni Pramula menilai adanya tudingan makar yang dihembuskan oleh pemerintah dan polri menunjukkan kepanikan yang berlebihan.

Hal itu disampaikan Beni saat melakukan konferensi pers bersama dengan tujuh mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) di Kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya 62, Rabu (23/11/2016), dalam memersiapkan aksi 2 Desember mendatang.

Tujuh mantan Ketua Umum DPP IMM tersebut adalah Dr. Sahril Syah (Ketum DPP IMM Tahun 1995-1997), Dr. Irwan Badillah (Ketum DPP IMM Tahun 1998), Rusli Halim Fadli (Ketum DPP IMM Tahun 2006-2008), Amirudin (Ketum DPP Tahun 2008-2010), Ton Abdillah Has (Ketum DPP IMM Tahun 2010-2012), Djihadul Mubarok (Ketum DPP IMM Tahun 2012-2014), Beni Pramula (Ketum DPP IMM Tahun 2014-2016.

“Sikap Polri dan pemerintah justru sangat provokatif dan menunjukan kepanikan yang berlebihan menyikapi aksi demonstrasi rakyat yang menuntut ditegakkannya keadilan dan kebenaran. Tudingan Makar terhadap rakyat yang ingin menyuarakan keadilan dan kebenaran yang merupakan bagian dari pilar demokrasi Freedoom of Specch yang sudah diatur dan dilindungi UU ini semakin memperlihatkan aparat kepolisian sangat politis dan kecenderungannya berpihak pada kelompok tertentu,” kata Beni sebagaimana rilis yang diterima suarajakarta.co, Rabu (23/11).

Beni Pramula menambahkan ada upaya dari aparat kepolisian dan pemerintah ingin menakut-nakuti dan meredam aksi demonstrasi rakyat yang semakin meluas akibat dari adanya rasa ketidakpuasan terhadap penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah dan ketidakadilan yang semakin mengangga di republik ini

“Pemerintah melalui aparat kepolisian berupaya mengintimidasi, menakut-nakuti, dan memunculkan rasa kekhawatiran warga Negara yang ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutannya. Sudah semakin terlihat, sikap Pemerintahan Jokowi dan Polri sedang menunjukkan panik dan berupaya meredam rencana aksi rakyat pada 2 Desember mendatang dengan mengeluarkan pernyataan yang melarang aksi dan menakut-nakuti rakyat,” Tutur Beni Pramula.

BACA JUGA  Kapolri: GNPF MUI Bukan Aktor Makar Untuk Gulingkan Jokowi

Oleh karena itu, Beni menegaskan bahwa aparat kepolisian harus komitmen dengan tugas dan fungsinya yakni memberikan rasa aman, nyaman, dan melayani rakyat sepenuhnya bukan sebaliknya memberikan pernyataan-pernyataan provokatif yang mengundang ketidaknyamanan dan intimidatif.

“Demi keadilan, kebenaran dan masa depan bangsa ini, kami nyatakan akan turun tanggal 2 desember mendatang,” Tegas Beni Pramula. (RDB)

Tagged

Related Posts

Leave a Reply