SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Reklamasi Pantai Jakarta: Pengembang, Gubernur atau Penjahat Lingkungan?

reklamasi pulau utara jakarta

reklamasi pulau utara jakarta

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pembangunan reklamasi pantai dan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan di Ibukota Jakarta yang didasarkan pada kepentingan ekonomis semata, menurut Sekertaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perkotaan Jakarta (Jakarta Urban Coalition) Ubaidillah, pada suatu ketika akan menyebabkan terganggunya keseimbangan ekologis yang berdampak besar dan berpotensi menenggelamkan Jakarta, termasuk potensi dampak besar pada pembangunan mega proyek reklamasi tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di teluk Jakarta yang kami analisis dan khawatirkan.

Sebagaimana masyarakat dan publik ketahui, bahwa mega proyek reklamasi pulau-pulau buatan dan reklamasi pesisir pantai diteluk Jakarta telah dimulai. Proyek yang sebelumnya bernama JCDS (Jakarta Coastal Defence Strategies) berganti nama menjadi tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/ Outer Sea Wall), dan atau juga dinamakan sebagai proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development- Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara).

Ubaidillah menjelaskan, pada dokumen konsep proyek reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD yang direncanakan oleh pemerintah dan pengembang adalah pulau bergambar burung garuda (lambang Negara Indonesia), yang dalam rencana pembangunannya dibagi dalam tiga tahap/fase (ABC). Dimana tahap A adalah pekerjaan penguatan dan peninggian tanggul disepanjang 32 km bibir pantai Jakarta dan telah memulai pekerjaan konstruksi awal (Ground Breaking) pada 9 Oktober 2014 dengan alokasi anggaran lebih dari 1 triliun yang bersumber dari Pemprov DKI Jakarta dan swasta pengembang.

Tahap B pada proyek Giant Sea Wall atau NCICD adalah pekerjaan pembangunan dinding laut luar sebelah barat (gambar burung garuda) yang akan dimulai pada tahun 2018, dan sementara pada rencana tahap C adalah pekerjaan pembangunan dinding laut luar sebelah timur (berada diutara Tanjung Priuk-Koja-Cilincing) yang akan dimuai setalah tahun 2023.

Minim Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat

Didalam konsep pembangunan proyek Giant Sea Wall atau NCICD, terdapat rencana pekerjaan reklamasi 17 pulau buatan, dengan kode nama; pulau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, dan pulau Q. Reklamasi tersebut melibatkan pengembang ternama dari unsur swasta dan pemerintah yang masing-masing pengembang mendapatkan kapling pantai dan laut untuk membangun reklamasi pantai dan pulau dilautan, yang diperkirakan menghasilkan lebih dari 51 ribu hektar lahan baru, dengan total perkiraan menelan anggaran mencapai 500-600 triliun. Pengembang yang telah mengkapling dan menguasai pesisir dan laut Jakarta tersebut diantaranya adalah grup dari Agung Sedayu (ASG) dan grup dari Agung Podomoro (APG).

BACA JUGA  Soal The Panama Papers, PPB Minta Pemerintah Intropeksi Diri

Koalisi Perkotaan Jakarta mencatat, tidak ada transparansi dan penjelasan baik dari pihak pengembang maupun pemerintah yang disampaikan ke masyarakat dan publik luas terkait detail keseluruhan dan kepastian proyek reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD yang bergambar burung garuda tersebut, papar ubay sapaan akrab Ubaidillah.

Sebagaimana diketahui pada banyak opini dan pemberitaan, proyek reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD adalah termasuk reklamasi 17 pulau buatan, yang sebagian telah dikerjakan dan terwujud, sebelum ada konsep Giant Sea Wall atau NCICD bergambar burung garuda (konsep tahun 2013). Namun Ubaidillah mempertanyakan, dari hasil penelitian Koalisi Perkotaan Jakarta, didapatkan sedikitnya ada 34 pulau buatan rencana hasil reklamasi pada proyek Giant Sea Wall atau NCICD bergambar garuda dimaksud.

Dilain pihak, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyatakan bahwa rencana proyek Giant Sea Wall atau NCICD belum dimulai karena potensi dampak besar dan perlu dikaji ulang. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan belum memberikan persetujuan izin.

Sementara pada perkembangannya (eksisting), rencana reklamasi 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta, dalam pantauan Koalisi Perkotaan Jakarta, terdapat 6 pulau hasil reklamasi yang sudah terwujud dan sedang berlangsung dikerjakan yang dimulai dari barat yakni pulau A, B, C, D, E, F dan G. Dimana dan terutama pulau C, D, E, berikut jembatan penghubung dari darat ke pulau sudah terlihat hasilnya yang dikerjakan lebih dahulu sejak tahun 2011 oleh pengembang PT. Kapuk Naga Indah (KNI), grup pengembang terbesar Agung Sedayu Grup (ASG).

Skandal Izin Reklamasi Pulau G (Pluit City)

Adalah pengembang PT. Muara Wisesa Samudra (PT.MWS), anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land (PT.APL), grup salah satu pengembang ternama Agung Podomoro Grup (APG), telah memasarkan properti konsep Pluit City dilahan rencana reklamasi pulau G, salah satu dari 17 pulau yang direncanakan pemerintah dan pengembang, melalui media cetak dan elektronik termasuk pada pameran-pameran. Konsep Pluit City telah dipasarkan dan dijual sejak tahun 2013 hingga kini, yang diketahui belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta.

BACA JUGA  Pelayanan Publik Butuh Partisipasi Masyarakat, Gubernur DKI Diminta Wajibkan Survei Kepuasan Masyarakat

Pemasaran dan penjualan properti “fiktif” oleh pihak pengembang Agung Podomoro tersebut merupakan bentuk arogansi pengembang yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sebagai konsumen. Pemasaran dan penjualan properti tersebut dapat dikatakan ilegal dan telah melanggar peraturan gubernur (Pergub) 88/2008 tentang Launching Properti, dimana pengembang Agung Podomoro telah memasarkan dan menjual dan promosi properti dengan tanpa kelengkapan administerasi, dokumen properti dan izin reklamasi, seperti sertifikat, surat izin penunjukkan penggunaan tanah (SIPPT), ketetapan rencana kota (KRK) dan rencana tata letak bangunan (RTLB), bukti Pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB), dan gambar rancangan yang telah lulus tim penasehat arsitektur kota (TPAK), sebagaimana tertuang dalam Pergub.88/2008 tersebut.

Seiring dengan masifnya pemasaran Pluit City dan indikasi pelanggaran Pergub.88/2008 tentang Launching Properti, PT. Muara Wisesa Samudra (PT.MWS) diketahui mengajukan permohonan izin pelaksanaan pembuatan fisik pulau G kepada Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2014, yang diperkirakan membutuhkan investasi senilai 50 triliun.

Surat permohonan izin pelaksanaan pembuatan fisik pulau G yang diajukan oleh PT.Muara Wisesa Samudra (PT.MWS), kemudian ditindaklanjuti cepat oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan menerbitkan keputusan gubernur (SK.Gub). 2238/2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra.

Menanggapi keputusan gubernur tersebut, Ubaidillah menyesalkan dan menyatakan bahwa SK.Gub.2238/2014 itu sesungguhnya aspal (asli tapi palsu) alias ilegal, karena menabrak peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengabaikan potensi dampak besar dengan tidak melalui tahapan prosedur seperti prosedur izin lingkungan, kajian Amdal dan KLHS, belum ada peraturan zonasi dan rencana induk konsep reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD.

Keputusan Gubernur tersebut juga melangkahi wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai Perpres.122/2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP). 28/2014 tentang perubahan atas PermenKP. 17/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sementara Gubernur DKI Jakarta dalam memberikan izin reklamasi Pluit City kepada PT.Muara Wisesa Samudra, masih berpedoman kepada Perpres.52/1995 yang sudah basi dan telah kadaluarsa, yang seolah Pemprov DKI Jakarta tidak mengerti hukum, sambung Ubaidillah.

BACA JUGA  PLN Akui Reklamasi Tidak Menganggu

Upaya Penaatan Hukum

Upaya penaatan hukum lingkungan terkait reklamasi pesisir dan pulau-pulau di teluk Jakarta penting ditegakkan untuk melindungi ekologi dan keseimbangan kota dan Gubernur DKI Jakarta pun dalam beberapa kesempatan menyatakan sangat menjunjung tinggi konstitusi dan memposisikan hukum diatas segalanya. Karenanya dalam menyikapi skandal izin mega proyek reklamasi Giant Sea Wall atau NCICD, Sekjen Koalisi Perkotaan Jakarta Ubaidillah yang juga mantan Direktur Eksekutif Walhi Jakarta itu mengatakan bahwa ini sudah masuk kategori “darurat ekologi kota” dan berharap kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Susi Pudjiastuti agar mengupayakan koordinasi bersama Ibu Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam upaya penaatan hukum lingkungan terkait reklamasi pesisir dan pulau-pulau pada mega proyek Giant Sea Wall atau NCICD.

Penerapan hukum atas skandal izin tersebut juga dapat berupa penerapan sanksi administeratif dengan mencabut izin reklamasi pulau G yang diberikan kepada PT. Samudra wisesa muara, sesuai pasal 77, pasal 79, pasal 80 UU.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Perpres.122/2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta PermenKP.28/2014 tentang perubahan atas PermenKP. 17/2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, Ubaidillah juga menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar mendorong upaya audit dan melakukan audit lingkungan terhadap reklamasi konsep Giant Sea Wall atau NCICD termasuk rencana 17 pulau yang sebagian sudah berjalan dan terwujud, sesuai pasal 49 dan pasal 50 UU.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan PermenLH.17/2010 tentang audit lingkungan, serta KepmenLH.30/2001 tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup.

Terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam kaitan upaya penaatan hukum dan penghentian kegiatan reklamasi, merujuk Keputusan Bersama Kementerian LH, Kejaksaan, Kepolisian Nomor.KEP-04/MENLH/04/2004, KEP-208/A/J.A/04/2004, KEP-19/IV/2004 tentang penegakan hukum lingkungan hidup terpadu (Satu Atap), Menteri Lingkungan Hidup RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI, tutup ubaidillah.

Tagged , , ,

Related Posts

7 thoughts on “Reklamasi Pantai Jakarta: Pengembang, Gubernur atau Penjahat Lingkungan?

  1. Anonymous

    di satu sisi pemerintah berusaha majukan perekonomian dengan mempermudah segala ijin,suruh org bawa duit kembali ke indonesia, buru pajak masyarakat, di sisi lain dpr tersangkut korupsi,itu pengembang rekramasi di suruh berhenti kerja. kalau sampai masalah ini selesai, pengembang udah bangkrut duluan kalau pinjam uang bank. ini abal abal semua. gak bisa di percaya…………………………………..

  2. oyong

    Kasihan orng Jakarta – Betawi di BODOHI. sebentar lagi orang asli Jkt / Betawi Musnah dari tanah kelahirannya sendiri. Mbok Jangan Bego bego amat. sebentar lagi Jakta bakal di CINAISASI. Spt Amerika suku asli sdh tinggal kenangan. Sadarlah wahai Orang Jkt… anda bakal diusir dari tanah kelahirannya sendiri…

  3. Jokoko San

    Memang untuk merubah sesuatu yg kurang BAIK menjadi BAIK banyak tantangan …..
    Tapi nanti kalau sudah terjadi dan BAIK, menguntungkan, indah, bersih … orang berlomba lomba mengaku itu ANDIL pekerjaan saya … Mari kita dukung dng tidak negatif thingking, tapi apa manfaat de depan utk SEMUA penduduk DKI Jakarta …. semoga

  4. Ludhi

    Reklamasi ini sepenuhnya hanya menguntungkan pengembang, rakyat Jakarta di pesisir dapat apa? Tempat mereka mencari ikan diurug. Ekosistem di teluk Jakarta jadi berantakan. Emang kalau udah jadi para nelayan mau dikasih rumah mewah di atas pulau buatan itu?? Saya rasa ga mungkin. Udah keliatan berapa modal yang dikeluarkan pengembang untuk membuat pulau buatan, belum lagi membangun properti di atasnya. Mahal pasti harga jualnya, kalau dijual murah ya rugi. Matematika ekonominya harus jalan dong. Reklamasi itu bukan buat rakyat, cuma buat orang-orang superkaya yang kebanyakan WNA.

Leave a Reply