SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Hilangnya Kasus Reklamasi 17 Pulau: Sssstttt… DPRD DKI Disuap?

Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Foto: Istimewa)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kasus reklamasi 17 (tujuh belas) pulau di pantai utara Jakarta, nasibnya kini sudah tak terdengar lagi. Panitia Khssus (pansus) yang rencananya akan dibentuk oleh DPRD DKI pun kandas di tengah jalan. Beberapa spekulasi pun muncul. Salah satunya, adalah dugaan suap yang diberikan oleh pengusaha kepada politisi Kebon Sirih yang vokal menyuarakan hal tersebut

Dugaan itu sebagaimana disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah, sebagaimana dikutip dari Harian Indo Pos, Rabu (5/8). Menurutnya, isu dugaan suap tersebut kian menguat jika para anggota dewan diam tak membahas kembali proyek milik anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL) tersebut, yaitu PT Muara Wisesa Samudra (MWS)

Menurut Amir, salah seorang anggota dewan yang vokal berinisial PS dari salah satu fraksi besar di DPRD DKI, bertemu dengan pimpinan salah satu perusahaan pelaksana reklamasi dalam sebuah pesata penikahan seorang teman

Dalam kesempatan itu, sang pengusaha berbicara pada PS agar membantu melancarkan proses jalannya reklamasi. Terlebih, pengusaha dimaksud telah mengamankan para anggota dewan dengan memebrikan seuatu yang diduga imbalan berbentuk uang, “konon kabarnya berjumlah 5 miliar,”kata Amir

“Dari informasi tersebut bisa disimpulkan mengapa saat ini penolakan terhadap reklamasi menjadi melempem”, jelasnya

Sebagaimana diketahui, mega proyek garapan PT MWS tersebut telah melanggara UU UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid pun telah muncul UU tentang Reklamasi yang melarang Kawasan Strategis Nasional tersebut untuk direklamasi.

Sehingga, sudah semestinya Keputusan Gubernur Nomor 2238/ 2014 yang menjadi dasar pemberian izin reklamasi tersebut otomatis menjadi tidak sah

BACA JUGA  Hak Angket DPRD DKI Menguat, Ahok Mulai Ketakutan?

Tagged , , ,

Related Posts

9 thoughts on “Hilangnya Kasus Reklamasi 17 Pulau: Sssstttt… DPRD DKI Disuap?

  1. suara warga

    isu soal suap raperda zonasi di sejumlah pimpinan dewan DPRD DKI memang sebaiknya tak usah ditanggapi sebab itu hanyalah isu dan fitnah belaka. dan aku berharap raperda zonasi yg sdh dijadwalkan dibulan ini sebaiknya segera diparipurnakan dan disahkan menjadi perda demi percepatan pembangunan dan pengelolaan serta penjagaan kawasan di teluk jakarta lbh terjaga dan terkelola dengan baik dan benar sesuai amanat UU dan Peraturan Pemerintah yg ada.

  2. Aulia Irsyadi

    setahu gw ga ada yang namanya suap menyuap dalam proyek ini. kasus ini menghilang karena perusahaan yang bersangkutan sudah memenuhi prosedur untuk melakukan reklamasi

  3. Marshaa Berlian

    sebagai warga jakarta gw setuju kalau di pantai utara jakarta ada reklamasi. maklum, karena kondisi di pantai utara jakarta memang ga terawat. dengan adanya reklamasi maka kondisi bisa jadi lebih menarik

  4. Abdul Hadi

    sudah seharusnya reklamasi didukung oleh semua pihak. karen kehadiran reklamasi untuk saat ini memang diperlukan untuk memebenahi kota jakarta. sukses buat reklamasi

  5. Deny Sucipto

    jakarta ini keren kalau ada reklamasi. karena reklamasi yang ada di jakarta bakal nyaingin reklamasi yang ada di Dubai. ayo dukung reklamasi demi jakarta lebih baik

  6. Warga Berpendapat

    bagi aku hanya sebagian pihak saja yg memprotes izin pelaksanaan reklamasi pantura jakarta tersebut. justru aku menilainya KepGub DKI No.2238 Th.2014 itu sdh sangat jelas bawha proses pengambilan keputusan berdasarkan Keppres No.52 Th.1995. Selain itu sebenarnya warga itu hanya diperdaya oleh oknum2 yg menolak reklamasi utk mebantu pihak pengusaha tertentu yg kalah dalam pelelahan tender proyek tersebut. jadi sdh lah mari sebagai warga jakarta mendukung proyek reklamasi itu utk segera dilaksanakan sesuai surat perintah KepGub DKI No.2238 Th.2014 itu.

Leave a Reply