DPR: Rezim Pembangunan Harusnya Juga Pentingkan Persoalan Kemanusiaan - SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

DPR: Rezim Pembangunan Harusnya Juga Pentingkan Persoalan Kemanusiaan

Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin.

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Akmal Pasluddin menilai rezim pembangunan yang saat ini digencarkan oleh pemerintah seharusnya juga mementingkan persoalan kemanusiaan.

Hal itu disampaikan Akmal dalam menanggapi wafatnya Ibu Patmi, Petani asal Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, yang wafat setelah melakukan aksi cor kaki menggunakan semen di istana negara selama lebih dari sepekan.

“Aksi cor kaki ini bentuk keprihatinan warga yang ingin agar Presiden Jokowi segera turun tangan. Negara seharusnya hadir untuk membela kepentingan warganya dan menjaga ekosistem lingkungan. Rezim pembangunan, harusnya juga mementingkan persoalan kemanusiaan,” jelas Akmal di Jakarta, Kamis (23/3).

Diketahui, sebelum wafat, Ibu Patmi (48) bersama 19 orang petani lainnya sudah sejak pekan lalu melakukan aksi tersebut untuk meminta pemerintah menolak rencana pendirian dan pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia.

Rencana pendirian pabrik PT Semen Indonesia itu sendiri terus berlanjut lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin baru. Padahal, sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen itu. Dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) MA Nomor 99 PK/TUN/ 2016, jelas melarang penambangan dan pengeboran di atas Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Pengunungan Kenden.

“Ibu Patmi adalah pahlawan kita, pahlawan lingkungan yang gigih menyuarakan kelestarian alam tempat tinggalnya. Seharusnya, persoalan ini bisa diselesaikan di level provinsi, tanpa harus ada nyawa yang dikorbankan seperti ini,” duka Akmal.

BACA JUGA  Ada Upaya Benturkan TNI-Polri-BIN, Masyarakat Harus Waspada

Oleh karena itu, Akmal akan meminta pimpinan Komisi IV untuk segera memanggil Kementerian Pertanian sebagai mitra, agar menjelaskan dan bertanggung jawab atas persoalan ini.

“Kita akan minta penjelasan bagaimana koordinasi Kementan dengan Kementerian BUMN atas kecolongan izin baru ini. Kementan harus perhatikan mitigasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari ribuan masyarakat yang terganggu ekonominya dengan adanya pabrik semen. Jangan sampai hanya karena kejar target pembangunan fisik, soal non-fisik menjadi terabaikan,” tegas Doktor Bidang Sosiologi ini. (RDB)

Tagged

Related Posts

Leave a Reply