SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Apa Saran WWF-Indonesia kepada Menteri Susi Soal Tangkapan Ikan?

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. (Foto: IST)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. (Foto: IST)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. (Foto: IST)

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti. (Foto: IST)


SuaraJakarta.co, JAKARTA – Mengacu pada rencana Menteri Susi Pudjiastuti untuk meningkatkan nilai tangkapan hingga 5-6 triliun rupiah, WWF-Indonesia, sebagai organisasi konservasi lingkungan dengan misi mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, berpandangan pemberantasan IUU Fishing berpotensi meningkatkan pendapatan produksi perikanan Indonesia secara signifikan, namun belum cukup untuk mencapai target.

“Indonesia perlu meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan, bukan meningkatkan jumlah tangkapan, karena saat ini tangkapan ikan sudah berlebih”, kata Arnold Sitompul, Direktur Konservasi WWF-Indonesia.

Menurutnya, peningkatan kualitas bisa dilakukan diantaranya melalui skema peningkatan pengolahan paska tangkap (post harvest processing) dan sertifikasi ekolabel. Melalui upaya peningkatan kualitas perikanan tangkap, jumlah kapal yang beroperasi dan biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi, sehingga keuntungan bisnis menjadi lebih besar.

Perlunya meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan tersebut, menurutnya, dapat dilakukan dengan memberantas praktik-praktik perikanan perikanan ilegal, atau yang biasa disebut dengan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) sebagai upaya untuk menerapkan prinsip perikanan berkelanjutan

““Prinsip perikanan berkelanjutan mengedepankan praktik perikanan yang ramah lingkungan, memperhatikan keberlanjutan stok ikan, dan menerapkan pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem”, tambahnya.

Langkah-langkah seperti pemberantasan illegal fishing, moratorium ijin baru kapal penangkap ikan, pelarangan penebangan bakau dan penggunaan bahan kimia untuk tambak budidaya, serta pelarangan penangkapan dan perdagangan ikan bertelur merupakan unsur-unsur terkait perikanan berkelanjutan. Demikian juga dengan pengaturan pembatasan eksploitasi sumber daya ikan atau yang dikenal sebagai harvest control rule hingga rencana penghapusan subsidi BBM yang dialihkan ke kesejahteraan nelayan.

Namun, pada praktiknya masih sering ditemukan nelayan atau pengusaha perikanan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah perikanan berkelanjutan, seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, obat bius, dan tidak dilakukannya pencatatan dan pelaporan hasil tangkapan.

BACA JUGA  Debat Pertama, Anies Bicara Integritas dan Tegaskan Tolak Reklamasi

Langkah selanjutnya untuk mendorong produksi perikanan yang berkelanjutan agar meningkatkan kualitas hasil tangkapan ikan adalah dengan meningkatkan akurasi dan transparansi pencatatan hasil tangkapan ikan. “Pencatatan yang akurat dan transparan akan membantu pemerintah dalam mendata keuntungan dari sektor perikanan dan mencegah penyelewengan, termasuk mengidentifikasi adanya tendensi pelaku usaha merekayasa laporan untuk menghindari pajak”, kata Abdullah Habibi, Manajer Perbaikan Perikanan Tangkap dan Budidaya WWF Indonesia.

Selanjutnya, WWF-Indonesia siap untuk mendukung dan mengawal kebijakan perikanan berkelanjutan yang lebih efektif di masa mendatang,

“WWF-Indonesia siap mendukung dan mengawal kebijakan perikanan berkelanjutan yang lebih efektif di masa mendatang, seperti yang tertuang dalam Nota Kesepahaman antara KKP dan WWF yang telah diperbaharui bulan Oktober 2014”, Tutupnya dalam rilis yang disampaikan ke redaksi Suarajakarta (31/10)

Tagged , ,

Related Posts

Leave a Reply

[yop_poll id="2"]