Petugas Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Ditanya Soal Data Reklame - SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Petugas Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Ditanya Soal Data Reklame

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah kebakaran jenggot saat Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede meminta data reklame maupun spanduk yang tidak berizin diwilayah Kecamatan Kemayoran diacara rapat koordinasi, Selasa (21/03/2017).

Hal tersebut membuat Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede, lagi-lagi dibuatnya jengkel dan marah besar.

Pasalnya, petugas tersebut memberikan keterangan petugas mencla-mencle dan berkelit dihadapan SKPD/UKPD, Camat dan Lurah.

Meski, dari sejumlah reklame maupun spanduk yang bertebaran di wilayah Kemayoran. Petugas teraebut hanya mengatakan 3 reklame tak berizin.

Spontan Mangara mengatakan, tidak mungkin dan mustahil karena wilayah Kemayoran itu sangat luas. “Masa hanya ada 3 reklame tak berizin. Apa perlu saya turun langsung cek ke lapangan,” celetuk Mangara.

Ketika ditanya kembali kebenarannya, petugas yang mewakili Kasudin, saat dimintakan data terus berkelit hingga orang nomor satu dilingkungan Pemkot Jakpus marah besar dan menegur Camat Kemayoran, Herry Purnama. Meski begitu, angka serupa pun di dapat Mangara dari Herry.

Mangara menegaskan, agar Camat Lurah, dan seluruh SKPD yang ada agar tidak bermain-main dalam melakukan pendataan. “Jika memang ada pelanggaran, katakan saja. Jangan sampai ada, tapi dibilang tidak ada,” tandasnya.

Rencananya, besok Rabu (22/03/2017), Pemkot Jakpus menggelar penertiban secara serentak di delapan kecamatan. Penertiban dilakukan lantaran papan reklame dan spanduk tidak berizin maupun masa izinnya telah habis marak menjamur di wilayah Jakarta Pusat. 

BACA JUGA  Banjir Lagi, Anies Pantau Tanggul Jebol di Jati Padang Semalam

Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti Mangara agar segera dilakukan penertiban gabungan oleh instansi terkait dengan cara dibongkar.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) , Victor Napitupulu mengaku kecewa sebab Pemrov DKI selalu ketinggalan kereta dalam hal melakukan pembenahan.

“Ya jelas telat lah, karena urusan ijin maupun retribusi selama ini hanya mereka yang tahu persis reklame besar maupun kecil itu tidak berizin. Makanya bisa jadi mereka kebakaran jenggot,” tegas Victor.

Ditambahkan Victor, pantas saja, Mangara Pardede selaku Walikota Jakarta Pusat marah besar karena wilayahnya bertebaran ratusan reklame tanpa izin.

“Sekarang ini pelayanan perizinan seluruhnya di PTSP,” jelas Victor. (Van)

Leave a Reply