Megawati Diharapkan Tidak Takut dengan Politik Sandera Ahok kepada Jokowi demi Pilkada DKI - SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Megawati Diharapkan Tidak Takut dengan Politik Sandera Ahok kepada Jokowi demi Pilkada DKI

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. (Foto: Harianterbit)

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. (Foto: Harianterbit)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Tidak kunjung dideklarasikannya dukungan dari PDI Perjuangan, membuat Ahok mencoba bermanuver dengan cara menekan Megawati lewat RI 1, yaitu Presiden Jokowi. Ahok dinilai akan mengeluarkan kartu truf persoalan Reklamasi Jakarta yang akan menyeret RI 1 ke dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.

Menanggapi itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi berharap dan terus mendoakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak perlu takut dengan ancaman dari Ahok.

“Presiden Jokowi harus dibebaskan dari sandera politik Ahok, Mega bisa melakukannya, caranya dengan melikuidasi Ahok dari DKI, dengan demikian Ahok tidak punya instrumen mengancam Jokowi,” kata Adhie sebagaimana dikutip dari laman Aktual, Sabtu (20/8).

Salah satu cara untuk melepaskan Jokowi dari sandera Ahok, tambah Adhie, adalah PDI Perjuangan harus berani mengusung kadernya sendiri untuk berkontestasi di Pilkada DKI. Sekaligus menggugurkan Ahok untuk berpeluang besar menjadi DKI 1 kembali.

“Dengan dukungan masyarakat luas Jakarta yang belakangan menolak Ahok, saya meyakini instrumen yang dijadikan Ahok untuk mengancam Jokowi akan tenggelam paska Pilkada,” papar Juru Bicara era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

“Kalau sudah tidak jadi Gubernur, apa yang diasumsikan dipegang Ahok itu sudah tidak signifikan. Kalau sudah tidak jadi Gubernur, Ahok tidak mempunyai power lagi,” sambung Adhie.

Oleh karena itu, Adhie mendorong agar penegak hukum, mulai dari KPK, TNI, Polri, hingga BIN, serius untuk menangani kasus yang jelas melibatkan Ahok. Seperti kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Reklamasi, hingga pembelian lahan di Cengkareng.

BACA JUGA  Setelah Kisruh APBD 2015 Usai, DPRD Pastikan Gulirkan Angket Pengelolaan CSR Pemprov DKI

“Dari berbagai kasus itu Ahok selalu menyeret Jokowi, masa enggak tahu sih segamblang ini. Kalau masih diam saja, pembiaran ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Penyanderaan ini harus dihentikan, karena rakyat membayarnya sangat mahal. Bagaimana kebijakan pemerintah kalau Presiden disandera?,” demikian Adhie Massardi. (RDB)

Tagged , , , , ,

Related Posts

Leave a Reply