Cara Ahok Desak Megawati: Sandera Jokowi dengan Kasus Reklamasi

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pernyataan Ahok bahwa dirinya didukung Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, untuk maju di Pilgub DKI, dinilai hanyalah sebatas klaim dan taktik untuk menyandera politik RI 1, yaitu Presiden Jokowi.

Ahok menggunakan cara itu agar Jokowi membantu lobi ke Megawati untuk segera mengumumkan dukungan PDI Perjuangan yang berduet dengan Djarot Saeful Hidayat.

“Orang salah menduga dukungan Jokowi kepada Ahok, saya melihatnya lebih kepada Jokowi disandera oleh Ahok. Pernyataan Ahok didukung Mega ini sinyal agar Jokowi segera mengambil tindakan ke PDIP, ke Mega,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi sebagaimana dikutip dari laman Aktual, Sabtu (20/8).

Kenapa Jokowi bisa disandera Ahok? cerita berangkat dari Jakarta Utara. Ahok yang baru beberapa pekan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden RI, menerbitkan izin reklamasi melalui Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2238.

Izin pelaksanaan reklamasi ini dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2014. Yakni untuk pelaksanaan reklamasi Pulau G pada PT Muara Wisesa Samudra. Soal reklamasi pulau ini berkasus dan saat ini tengah bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan awalan kasus suap.

BACA JUGA  Awali Kampanye Pertama Anies Ziarah ke Makam Pahlawan

“Soal perijinan reklamasi tersebut, Ahok disebut-sebut mempunyai kartu truf yang sekaligus digunakan untuk menyandera Jokowi. Pernyataan Ahok didukung Mega dengan catatan berpasangan dengan Djarot merupakan upayanya agar Jokowi segera mengambil tindakan,” tambah Juru Bicara era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Kartu truf yang dipegang Ahok, lanjutnya, menjadi senjata utamanya. Jika tidak segera mengambil tindakan, bukan tidak mungkin dugaan keterlibatan Jokowi dengan pengembang reklamasi akan dibuka perlahan-lahan oleh Ahok.

Di sisi lain, pendaftaran bakal calon Gubernur dan bakal calon wakil Gubernur telah dijadwalkan pada pertengahan September mendatang. Sementara dukungan dari partai terbesar di Jakarta, PDIP, tidak kunjung diterima Ahok.

“Ahok ini sebenarnya bukan sahabat baik Jokowi, tetapi menyandera, Ahok menyandera Jokowi. Dengan melihat fakta sebelumnya, Ahok menyeret Jokowi dalam berbagai kasus, terakhir soal reklamasi, bahwa pengembanglah yang menjadikan Jokowi sebagai Presiden. Itu kan ancaman,” jelas Adhie.

BACA JUGA  DPR: Pegawai Pajak Ditangkap KPK Bukti Belum Ada Reformasi Institusi Perpajakan

Soal politik sandera yang dilancarkan Ahok ini, Adhie menyinggung bagaimana pihak yang berseberangan soal reklamasi dibuat tidak berkutik melalui tangan Presiden Jokowi. Salah satunya Rizal Ramli yang sejak awal menolak reklamasi tiba-tiba dicopot dari kursi Menko Maritim.

Begitu juga dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang dibuat tidak berkutik oleh Ahok. Padahal perijinan reklamasi sangat jelas menyalahi aturan yang ada.

Dalam hari-hari ke depan, Adhie belum berani mengambil kesimpulan apakah Mega atas permintaan Jokowi akhirnya menuruti keinginannya. Yakni menentukan pilihannya kepada Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Saya belum tahu ke depan, seberapa ngikutnya Mega atas permintaan Jokowi itu. Yang jelas Jokowi diminta Ahok agar mendesak Mega untuk mendukungnya,” turut dia. (RDB)

Related Articles

Latest Articles