KPW Jabodetabek Rekan Indonesia Tuntut Menkes dan BPOM Soal Vaksin Palsu - SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

KPW Jabodetabek Rekan Indonesia Tuntut Menkes dan BPOM Soal Vaksin Palsu

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Puluhan massa yang mengatasnamakan Kolektif Pimpinan Wilayah Jabodetabek Relawan Kesehatan Indonesia  (KPW Jabodetabek Rekan Indonesia) melakukan unjuk rasa di depan kantor Kemkes RI, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk tuntutan kepada Menkes agar ersikap tegas terkait kasus Vaksin Palsu.

Menurut Ketua Rekan Indonesia KPW Jabodetabek, Andi Tamma, Menkes dan BPOM jangan cuci tangan terhadap kasus vaksin palsu itu.

“Yang harus bertanggungjawab terhadap kasus tersebut adalah Menkes dan BPOM selaku kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan termasuk peredaran vaksin,” kata Andi dalam siaran persnya.

Koordinator Aksi, Ali sofian menuntut menkes untuk memberikan arahan yang jelas terhadap kasus vaksin palsu ini

“Menkes harus memberikan arahan yang jelas apa yang harus dilakukan rakyat yang bayinya di vaksin di rs rs yang terindikasi sebagai peredaran vaksin palsu, agar rakyat tidak berbuat panik dan tau apa yang harus dilakukan ” ujar Ali Sofian dalam orasinya.

Dalam kasus vaksin palsu, RS dan dokter juga merupakan korban akibat kelalaian Menkes dan BPOM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas obat-obatan dimana vaksin masuk di dalamnya.

Selain itu, tutuntan lainnya adalah Menkes agar segera membentuk Crisis Center yang tersentralisasi, guna mempermudah pengawasan, pendataan, memastikan transparansi, akutabilitas dan kredibilitas tenaga dan penanganan terhadap anak “korban” pemberian  vaksin yang diduga palsu,

BACA JUGA  Parlemen RI: Masjid Al-Aqsa Harus Dibuka Kembali!

Menkes juga ditunut agar memastikan akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi penanganan dengan membentuk Komite Pengawas penanganan Korban Vaksin Palsu, yang terdiri dr unsur pemerintah terkait, masyarakat, perwakilan orang tua korban, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Konsumen, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan unsur-unsur terkait lainnya.

“Pembenahan Regulasi Pengawasan dan Pengadaan Obat di institusi kesehatan dengan melibatkan unsur konsumen di dalamnya, dan dibentuknya sentralisasi pelaksanaan Imunisasi,” kutipnya dalam sebuah catatan tuntutan aksi.

Tagged , , , ,

Related Posts

Leave a Reply