Kemenag Dituntut Hentikan Iklan dan Promosi Dari Travel Umroh Yang Bermasalah - SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Kemenag Dituntut Hentikan Iklan dan Promosi Dari Travel Umroh Yang Bermasalah

Foto: IST

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) baru saja merilis 6 biro perjalanan umroh yang bermasalah. Pasalnya, keenam biro umroh ini telah terbukti ingkar janji dan membohongi calon jamaah.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi Mendesak Kementerian Agama agar menghentikan iklan dan bentuk promosi umroh yang dilakukan oleh keenam biro umroh tersebut.

YLKI mencatat, 6 biro umroh yang bermasalah itu diantaranya:

1. First Travel sebanyak 3.825 pengaduan.
2. Hannien Tour sebanyak 1.821 pengaduan.
3. Kafilah Rindu Ka’bah sebanyak 954 pengaduan.
4. Komunitas Jalan Lurus sebanyak 122 pengaduan.
5. Basmalah Tour and Travel sebanyak 33 pengaduan.
6. Zabran dan Mila Tour sebanyak 24 pengaduan.

“Jumlah pengaduan itu diterima YLKI dari calon jamaah yang belum atau gagal berangkat,” ungkap Tulus dalam rilis yang diterima suarajakarta.co, Selasa (13/6/2017).

Menurut Tulus, per 06 Juni, YLKI menerima 6.778 pengaduan calon jamaah umrah dari 6 (enam) biro umrah tersebut.

“Seharusnya, jika biro umrah memang mempunyai itikad baik, maka promosi besar-besaran untuk menggaet calon jamaah baru dihentikan lebih dahulu, sampai calon jamaah yang masih mangkrak diberangkatkan. Anehnya, Kementerian Agama sebagai regulator membiarkan. Seharusnya Kemenag menghentikan promosi dari biro umrah, yang terbukti ingkar janji pada calon jamaahnya,” papar Tulus.

Tulus mengatakan, pengaduan YLKI ke Kementerian Agama, sampai sekarang pun belum direspon oleh Kemenag, walau sudah 2 (dua) minggu lebih (per 24/05/2017).

BACA JUGA  Dolar Kian Menguat, PAN: Bisa Berdampak ke Arah Politis

“Jika dalam satu minggu ke depan Kemenag belum merespon pengaduan YLKI dimaksud, maka YLKI akan mengadukan Kemenag ke Ombudsman RI. Pejabat publik/institusi pemerintah yang tidak merespon pengaduan/tidak menjawab surat dari masyarakat, bisa dikategorikan sebagai malpraktik birokrasi,” ujar Tulus. (JUN)

Tagged

Related Posts

Leave a Reply