SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Kasus Vaksin Palsu, Publik Tunggu Keseriusan Menkes

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Perkembangan kasus dugaan vaksin palsu yang sempat membuat gaduh suasana sejak diumumkan oleh Menteri Kesehatan (menkes) beberapa waktu yang lalu seakan senyap ditelan angin.

Pasalnya, sudah sebulan kasus ini masih belum jelas rimbanya. Bahkan, hingga saat ini belum ada pejabat pemerintah yang meminta maaf kepada para orang tua korban, belum lagi sampai saat ini pun Kementerian Kesehatan (Kemkes) belum juga memberikan keterangan yang membuat tenang para orang tua korban vaksin yang diduga palsu terhadap dampak apa yang akan diderita anak-anak mereka yang telah di imunisasi dengan vaksin yang diduga palsu tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Ervan Purwanto yang akrab dipanggil Ervan, dalam siaran persnya yang disampaikan di Jakarta hari ini (28/8).

Ervan beranggapan bahwa pejabat berwenang saling lempar tanggung jawab bahkan terkesan membuang badan terhadap kasus vaksin palsu.

Ini bisa kita lihat Kemkes belum terlihat bertindak menenangkan dan membuka diri kepada masyarakat. Setidaknya, sampai sekarang belum adanya informasi apa pun mengenai vaksin palsu yang menjelaskan secara detail terhadap dampak dari penggunaan vaksin palsu tersebut.” ujar Ervan.

Masih menurut Ervan, kemkes sama sekali tidak memiliki sistem penanggulangan krisis yang baik. Kemkes sama sekali terkesan tidak dapat mendetrksi secara dini soal peredaran obat-obatan termasuk didalamnya peredsran vaksin.

Terbukti peredaran vaksin yang dianggap palsu itu ternyata sudah berlangsung lama, dan baru terungkap tahun ini. Bagi Ervan ini memunculkan banyak spekulasi terhadap diungkapnya kasus vaksin yang diangap palsu.

“Publik jelas bertanya-tanya terhadap tanggungjawab Kemkes dalam menuntaskan kasus vaksin yang di duga palsu ini.

BACA JUGA  KPW Jabodetabek Rekan Indonesia Tuntut Menkes dan BPOM Soal Vaksin Palsu

Dengan tidak adanya tindakan konkrit yang dilakukan kemkes secara cepat semakin banyak muncul pertanyaan ada apa dibalik kasus dugaannvaksin palsu yang diumumkan oleh menkes” ungkap Ervan.

Ervan meminta Kemkes jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada publik terhadap kelanjutan kasus vaksin yang di duga palsu tersebut.

Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah mesti membiasakan diri dalam pengelolaan krisis yang harus dilakukan dengan jujur dan transparan. Serta menerapkan langkah-langkah yang sistematis dan terukur dalam melakukan manajemen pengelolaan krisis sehinga hal-hal yang terkait dengan peredaran obat-obatan dapat terdeteksi secara cepat dan dapat dilakukan pencegahan secara dini.

“Kemkes mestinya tidak harus menunggu adanya korban baru melakukan tindakan pencegahan, kalau memiliki sistem penanggulangan krisis yang baik. Jika tidak, maka akan menimbulkan keresahan publik. Ujung-ujungnya publik akan bertindak berdasarkan caranya sendiri.” imbuh Ervan

“Dampaknya ya kita bisa lihat kasus penggerudukan RS hingga terjadinya tindak pemukulan terhadap dokter di RS yang diumumkan Menkes telah menggunakan vaksin yang di duga palsu.” jelas Ervan.

Ervan beranggapan kemkes masih menggunakan manajemen konflik dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus vaksin yang diduga palsu ini Alih-alih mencari kambing hitam, langkah yang telah dilakukan Kementerian selama ini masih sebatas menunjuk hidung tersangka, yang bila tidak hati-hati justru akan jadi bumerang.

Karena bisa saja RS yang diumumkan menggunakan vaksin yang di duga palsu tersebut dapat menuntut Menkes secara hukum, termasuk juga orang yang dituduh memproduksi vaksin yang dianggap palsu tersebut.

Bagi Ervan saat ini lebih baik Kemkes segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam hal penanggulangan dampak dari penggunaan vaksin yang dianggap palsu, yang dianggap olehnya masih sebatas retorika.

BACA JUGA  Soal Vaksin Palsu, Pemerintah Diminta Punya Manajemen Krisis

“Mana itu posko penanggulangan krisis yang katanya akan didirikan di RS, belum lagi soal sentralisasi pelaksanaan imunisasi yang hanya bileh dilakukan di puskesmas dan posyandu sampai saat ini juga belum ada itikad baik untuk di buat peraturannya. Selain juga komitmen Menkes untuk menjamin ketersediaan vaksin di posyandu dan puskesmas.” papar Ervan.

“Kok sekarang malah publik dialihkan dengan kegiatan razia BPOM terhadap produk makanan dan minuman. Apa ini bentuk pelarian dari masalah yang tengah dilakukan Kemkes.” tanya Ervan di akhir siaran persnya.

Tagged , ,

Related Posts

Leave a Reply