Seharusnya DKI Jakarta Jadi Kota Teladan yang Menghargai Demokrasi - SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Seharusnya DKI Jakarta Jadi Kota Teladan yang Menghargai Demokrasi

Pengacara Publik LBH Jakarta (kiri) Alldo Fellix (gambar: ist/ youtube.com)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Pengacara Publik LBH Jakarta Alldo Fellix Januardy menilai DKI Jakarta sudah seharusnya menjadi teladan bagi kota-kota lain di Indonesia sebagai kota modern yang menjunjung tinggi demokrasi dan jaminan perlindungan warga negara sesuai dengan konstitusi, bukan malah menciptakan preseden buruk sebagaimana tergambar di dalam Pergub pembatasan kemerdekaan berpendapat.

Diketahui, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” telah mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” dan disahkan pada 28 Oktober 2015 lalu.

Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa demonstrasi hanya boleh dilakukan di lokasi dan waktu tertentu, yakni hanya di Parkir Timur Senayan, alun-alun Demokrasi DPR/MPR RI, dan silang Selatan Monas, pada pukul 06.00 sampai 18.00.

“Kami berharap DPRD dan Menteri Dalam Negeri dapat menggunakan wewenangnya untuk mendorong pembatalan Pergub ini karena bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan semangat konstitusi,” tambah Alldo Fellix Januardy, Pengacara Publik LBH Jakarta, dalam rilis yang dikirimkan, Minggu (1/11)

Dipaparkan LBH Jakarta, Ahok tercatat telah beberapa kali menghasilkan kebijakan yang dianggap melanggar HAM. Antara lain, pembatasan aktivitas kampanye sosial atau penyampaian pendapat di muka umum masyarakat di kegiatan Car Free Day, pelarangan melintasnya sepeda motor di beberapa jalan protokol DKI Jakarta, dan penggusuran paksa yang mengakibatkan 3.866 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta kehilangan tempat tinggal dan mata pencahariannya.

BACA JUGA  Walhi Desak Anies-Sandi Tidak Turuti Permintaan Lanjutkan Reklamasi

Ahok juga sempat mengejek konstitusi dengan mengasosiasikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur di dalam UUD 1945 sebagai ‘HAMburger’ dalam salah satu pernyataan media massa pada tahun 2015. (Iman)

Tagged , , ,

Related Posts

2 thoughts on “Seharusnya DKI Jakarta Jadi Kota Teladan yang Menghargai Demokrasi

  1. Anonymous

    Menurut saya demokrasi itu untuk masyarakat berpikiran mandiri dan maju, dan indonesia sebenarnya belum siap untuk Demokrasi
    karena banyak pemikiran yang “ikut-ikutan”

    pernyataan saudara aldo tentang “Jakarta yang merupakan kora modern seharusnya menjadi teladan bagi kota lain di indonesia” menurut saya sangat bodoh, karena
    1. jakarta dipenuhi oleh pengendara baik roda 4 atau roda 2 yang tidak beretika

    2. kelakuan masyarakat jakarta yang tidak teratur dalam membuang sampah-merokok- sampai buang air di sembarang tempat

    3. masyarakat jakarta egosentris dan tidak bermoral<- kenapa?
    contohny
    a. di busway, karena saya melihat sendiri seorang lansia naik dari halte cawang uki, didorong2 oleh muda-mudi, dibiarkan berdiri sepanjang perjalanan.

    b. seorang pria bangun dari tempat duduknya, dan memberikan tempat duduknya kepada seorang wanita<lalu apa yang salah?
    disebelah wanita tersebut ada wanita lain yang jelas lebih tua dari wajahnya.

    4. jakarta masih banjir bung aldo, pembersihan kali yang dilakukan pemprov hanya bertahan 1-2 minggu, lalu rakyat "Demokratis" kita buang sampah lagi di kali.

    5. banyak tindakan kriminal dari skala kecil sampai besar di ibukota kita ini

    6. dan masih banyak lagi masalah kota "modern" kita

    dan pernyataan bung aldo tentang pergub masalah demonstrasi,
    saya sangat setuju dengan pergub tersebut. alasannya?

    karena dengan begitu demo-demo bodoh yang tidak jelas dapat ditanggulangi, bagaimana jika pendemo-pendemo tersebut melakukan aksi di depan pintu masuk tol? berapa banyak masyarakat yang aktifitasnya terganggu?

    bung aldo merupakan lulusan UI jurusan hukum, tp menurut saya sebaiknya anda kembali ke sekolah dasar dan belajar PPKN dan bina kepribadian

    karena pendapat anda menurut saya sekedar mencari muka dan beroposisi. anda menempatkan diri anda sebagai pembela rakyat minoritas tp apakah benar yang anda wakilkan itu minoritas?

    pendapat bung aldo tidak didasari oleh etika-moral-dan pengetahuan hanya sekedar menempatkan diri di pihak oposisi, bung aldo tidak menawarkan solusi/ alternatif.

    saya akui banyak hal dan keputusan pak ahok yang "kelewatan"
    dimana ada cara yang lebih baik dalam menanganinya

    pertanyaannya mudah, apakah rakyat jakarta kota "Modern" ini mau mengikutinya?

  2. Martinus M. Lumban Gaol

    Jawabannya sederhana. Untuk menjadi baik, setelah memperhatikan kompleksitas permasalahan di DKI ini, maka peran pemimpin jadi sangat penting. Karena itu konsep Gubernur dalam pembangunan DKI (secara utuh) kita dukung saja. Memang kalau kita lihat sekilas apa yg diperbuat Ahok seolah tidak baik, terlebih manusiawi. Namun kl kita cermati lebih jauh, kenapa dia berang atau marah: korupsi, manipulasi, seenak gue dsbnya. Jadi dalam memperbaiki itu semua tidak gampang karena banyak kepentingan disana. Yang jelas DKI butuh pemimpin yang tegas dan visioner. GBU

Leave a Reply