SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Resmi Diumumkan, Buruh Se-Indonesia Tolak Kenaikan BBM

Massa buruh dari berbagai organisasi buruh merayakan Hari Buruh Internasional 2014 di depan Istana Negara RI, Jakarta Pusat. Kamis (01/05/2014). (Foto: Pasha Aditia Febrian)

Massa buruh dari berbagai organisasi buruh merayakan Hari Buruh Internasional 2014 di depan Istana Negara RI, Jakarta Pusat. Kamis (01/05/2014). (Foto: Pasha Aditia Febrian)

Massa buruh dari berbagai organisasi buruh merayakan Hari Buruh Internasional 2014 di depan Istana Negara RI, Jakarta Pusat. Kamis (01/05/2014). (Foto: Pasha Aditia Febrian)

Massa buruh dari berbagai organisasi buruh merayakan Hari Buruh Internasional 2014 di depan Istana Negara RI, Jakarta Pusat. Kamis (01/05/2014). (Foto: Pasha Aditia Febrian)

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Buruh diseluruh Indonesia menolak kenaikan harga BBM yang telah diumumkan oleh pemerintah pada malam ini, Senin (17/11/2014). Karena, ada lebih dari 86 juta orang pengguna sepeda motor termasuk kaum buruh menggantungkan nasibnya dari subsidi harga BBM, jadi tidak benar kalau subsidi harga BBM hanya dinikmati oleh orang kaya saja.

Disamping itu, kenaikkan harga BBM sebesar Rp 2000,- per liter akan mengakibatkan daya beli buruh turun 50 persen khususnya peningkatan biaya hidup sewa rumah, ongkos transportasi, biaya makanan dan lainnya.

Sedangkan pengusaha, dengan kenaikan harga BBM justru mendapatkan dua keuntungan (tidak ada kerugian sama sekali) Yaitu :

  1. Dari pengurangan subsidi BBM tersebut mereka mendapatkan keuntungan Infrastruktur.
  2. Profit pengusaha tidak berkurang karena mereka menaikkan harga jual barang.

Sungguh aneh dikala harga minyak dunia sedang turun($80//barel) tapi harga BBM di Indonesia justru malah dinaikan padahal APBN 2014/2015 gunakan $105/barel untuk subsidi bbm (berarti kelebihan dana subsidi), sebagai contoh sekarang harga premium di Amerika Rp 8300/liter, tetapi di Indonesia Rp 8500/liter. Kartu KIS, KIP, KKS tidak ada hubungannya dengan pengalihan subsidi BBM karena kartu-kartu tersebut menggunakan anggaran lama yang dulu bernama JKN, BSM, KPS dan tidak ada satupun buruh yang menerima kartu-kartu tersebut bahkan buruh ikut membayar untuk JKN/KIS.

Hal ini diperparah dengan nilai kenaikan Upah Minimum (UMP/UMK) yang sangat kecil seperti UMP DKI yang hanya Rp 2,7 juta, sehingga kenaikan UMP ini menjadi “sama saja bohong” sia-sia dengan kenaikan harga BBM.

BACA JUGA  Negosiasi MoU Diperpanjang 6 Bulan, Freeport Diberikan Izin Operasi Hingga 2041

Untuk itulah, buruh akan mempersiapkan aksi besar-besaran di 20 propinsi dan 150 kabupaten/kota untuk menolak kenaikan harga BBM tersebut dan meminta seluruh Gubernur untuk merubah ulang nilai UMP/UMK lebih tinggi lagi dengan dampak kenaikan harga BBM ini.

Tagged ,

Related Posts

Leave a Reply