SuaraJakarta.co | Media Ibukota Indonesia

Brasil – Indonesia, KPK dan Urusan Beras

Brasil - Indonesia, KPK dan Urusan Beras

Brasil - Indonesia, KPK dan Urusan Beras

SuaraJakarta.co – Kita akan kembali membaca apa yang ditulis harian nasional hari ini.

“RI Kaji Relasi dengan Brasil”. Judul headline hari ini dari harian Kompas. Isu terkait dengan hubungan antara pemerintah RI dan Brasil ini juga menjadi isu pilihan beberapa media lainnya sebagai headline. Media Indonesia dengan judul “Indonesia Kaji Ulang Alutsista Asal Brasil, dan Koran Sindo dengan judul “RI ancam Batalkan Alutsista Brasil”. Hubungan baik kedua negara mulai terganggu sejak pemerintah RI mengeksekusi warga negara brazil yang telah divonis hukuman mati pada kasus narkoba. Terakhir, Presiden Brasil menolak menerima Dubes RI yang membawa surat kepercayaan di istana negaranya. Langkah ini dinilai sebagai tindakan besar dalam hubungan luar negeri. Kemenlu menilai perlakuan Brasil adalah perlakuan yang luar biasa.

Wapres JK merespon sikap Brasil dengan mempertimbangkan kelanjutan kerjasama pembelian alutsista. Langkah pemerintah RI mendapat dukungan dari ketua DPD Irman Gusman dan ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Selain dengan Brasil, situasi kurang nyaman juga terjadi dengan Australia yang juga berangkat dari kasus yang sama. Yaitu, perihal warga negaranya yang akan dihukum mati di Indonesia karena kasus narkoba. PM Australia sempat mengungkit soal bantuannya atas bencana tsunami di Aceh lalu. Hal yang menimbulkan respon besar di Indonesia salah satunya dengan munculnya gerakan koin untuk Australia. Kritik juga muncul di dalam negeri Australia sendiri.

Indonesia telah menyampaikan nota protes dan menarik Dubes Toto Riyanto dari Brasil setelah penolakan mendadak dari Presiden Brasil. Panglima TNI Jendral Moeldoko menyatakan siap mengawal proses eksekusi mati terpidana penyelundup narkoba. Dukungan lainnya atas sikap pemerintah RI menarik dubes muncul dari BKSAP DPR Rofi Munawar yang menyatakan mendukung protes keras atas sikap presiden Brasil.

BACA JUGA  Anggota DPRD DKI 2014-2019 Dituntut Laporkan Harta Kekayaan

Bergeser ke Harian Rakyat Merdeka yang lebih memilih isu hukum. RM menuliskan terkait gugatan Suryadharma Ali atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi dana haji. SDA mengakui gugatan ini terinspirasi dari kemenangan Budi Gunawan dalam sidang praperadilan penetapan status tersangka dirinya oleh KPK. Selain menggugat soal penetapan status tersangkanya, SDA juga menuntut ganti rugi 1 triliun pada KPK. Gugatan yang sama juga terjadi di Jawa Tengah. Pedagang Sapi Mukti Ali menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka. Meski warga kecil, Mukti berharap gugatannya dapat dikabulkan. Tidak hanya Jendral saja. RM memilih judul “BG Ditiru SDA” dalam berita ini.

Indopos juga memilih isu hukum namun dengan isu yang sedikit berbeda. Menyikapi rencana KPK melimpahkan kasus kasus hukum yang ditanganinya kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Berita ini diberi judul “Cara Baru Hentikan Kasus”. Plt Ketua KPK menyatakan langkah ini untuk meningkatkan efisiensi kinerja KPK. Misalnya kasus korupsi di daerah maka dilimpahkan ke kejaksaan daerah setelah bukti lengkap dan kasus sudah matang. Sementara Pengamat hukum ketatanegaraan Refly harun menilai pelimpahan tanpa perbaikan laporan akan menjadi cara untuk menghentikan kasus yang ditangani KPK. Refly juga mengatakan harus menunggu proses kasasi pembatalan putusan hakim Sarpin.

Terakhir dari Republika yang memilih isu peningkatan harga beras. “Mendag: Ada Mafia Beras”. Seretnya pasokan dan spekulasi dianggap sebagai penyebab membumbungnya harga beras. Kenaikan ini hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Stok beras yang cukup dan distribusi yang tidak terganggu namun harga tetap naik di Jabar menunjukan adanya spekulasi (pedagang). Namun dari Sumsel, Sekda Sumsel menilai kenaikan akibat pasokan yang terganggu, dan belum berlangsungnya panen raya. Sementara para tengkulak berkeliaran membeli beras yang tersisa dari petani demi memanfaatkan harga beras yang sedang tinggi.

BACA JUGA  Kasus Sumber Waras Tergolong ‘Grand Corruption’, Komisi III Segera Panggil KPK

Demikian, Semoga bermanfaat.
Penulis: Muhammad Hilal | @moehiel

Tagged , , ,

Related Posts

Leave a Reply